PEKANBARU (HR)-Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau, menggesa audit keuangan PT Sarana Pembangunan Riau. Dengan demikian, evaluasi Dewan terhadap salah satu Badan Usaha Milik Daerah diharapkan bisa lebih maksimal.

"Memang saat ini BPKP tengah melakukan audit terhadap BUMD kita, salah satunya PT SPR. Kita berharap audit tersebut segera tuntas sebelum akhir Februari ini.

Agar kita bisa mengetahui persoalan keuangan, sejak perusahaan ini dipimpin saudara Rachman Akil," kata Aherson kepada Haluan Riau, Sabtu (7/2).

PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang memiliki banyak bidang usaha. Mulai dari hulu migas, SPBU, jasa perhotelan dan lainnya.

Menurut Aberson, dengan sedemikian banyak potensi yang dimiliki, PT SPR seharusnya mampu memberikan dividen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi sejak dipercaya mengelola Blok Langgak pada tahun 2012 lalu.

"Kalau dari laporannya, sejak tahun 2012 SPR ini tak pernah lagi menerima suntikan modal dari APBD. Namun demikian tentunya kita akan pastikan lagi, setelah audit selesai. Apalagi dengan beragam bidang yang dikelolanya, SPR harus mampu memberikan royalti hingga Rp10 miliar untuk PAD," jelasnya.

Tak Pernah RUPS
Sementara itu, menurut informasi yang berkembang, PT SPR disebut-sebut sebagai salah satu BUMD Riau yang tidak menyelenggarakan kewajibannya untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sejak tahun 2012 hingga hari ini, perusahaan yang dinakhodai Rachman Akil tak pernah memberikan alasan.

Berulangkali awak media mencoba menghubungi kantor perusahaan ini di Jalan Diponegoro Pekanbaru, namun tak satupun pejabat yang berwenang bersedia memberikan jawaban. Termasuk Rachman Akil selaku Direktur Utama.

Bahkan menurut keterangan yang diperoleh dari salah seorang karyawan di BUMD itu, terungkap bahwa Rachman Akil sangat jarang ada di kantornya. ""Sangat jarang bapak ada di sini, beliau berkantor di Jakarta," ungkapnya kepada Haluan Riau, Sabtu (7/2).

Tak Jelas
PT SPR memiliki banyak bidang usaha yang tidak jelas keberadaannya saat ini. Hal ini dibenarkan Yumizar Yunus dari Lembaga Pemerhati Aset Riau (LEMPAR) beberapa waktu lalu.

"Bidang-bidang tersebut hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Hanya Blok Langgak yang saat ini mendatangkan keuntungan. Berbeda dengan usaha lainnya, seperti SPBU di samping Taman Kaca Mayang Pekanbaru," katanya.

Bahkan nasib Riau Processing Complex (RPC) hingga saat inipun tidak diketahui keberadaannya. "Kita tidak melihat dan rakyat Riau juga tidak merasakan manfaatnya," kata Yumizar.(yuk)