Rohil (riaumandiri.co)- Mengenai data jumlah guru honorer yang ada di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan (Disdik) tampaknya berbeda pandangan dan saling lempar tanggung jawab.

Menurut Kepala BKD Rohil Roy Azlan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan data valid berapa jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Disdik. Bahkan, sering kali data yang diminta ke dinas itu, data yang diberikan tidak valid.

"Kami sudah pernah minta berulang kali ke Disdik, tapi data yang diberikan tidak valid," kata Roy Azlan, Kamis (4/8).
Roy menjelaskan, tidak validnya data jumlah guru honorer itu diketahui saat Disdik meminta nama-nama guru honorer dari pihak UPTD yang ada di tiap kecamatan. Bahkan diketahui, ada juga guru honorer yang saat Rohil tergabung dengan Kabupaten Bengkalis masih tidak terdata.  

Sehingga hal ini perlu dilakukan pendataan ulang. Pendataan ulang pun dilakukan dalam sepekan ini harus tuntas disetiap kecamatan. "Kita berharap pendataan ulang itu kita dapatkan jumlah data gutu honorer yang valid, mulai dari jumlah tenaga pendidik dan penjaga sekolah," sebutnya.
Terpisah Kepala Disdik Rohil Amiruddin MM menjelaskan, total seluruh guru honorer termasuk dengan honorer yang ada di UPTD maupun di kantor Disdik Rohil, totalnya mencapai 5600 orang.

Menurutnya data tidak valid yang disampaikan Roy Azlan adalah mengenai guru yang melaksanakan tugas atau tidaknya guru di lapangan. Sebab, selama ini Disdik selalu menerima laporan guru mengajar atau tidaknya dari laporan kepala sekolah.

"Mungkin statement pak Roy tidak valid itu bukan berarti tidak jelas. Jumlahnya jelas, tapi jelas gak dia (guru honorer, red) melaksanakan tugasnya atau tidak," terangnya.

Untuk mengantisipasi adanya guru honorer fiktif lanjutnya, setiap tahun Disdik melakukan perpanjangan SKnya. Untuk itu, diperlukan juga kejujuran kepala sekolah dalam melaporkan jumlah tenaga pengajarnya.

"Masalahnya banyak laporan yang masuk ke Disdik tapi tidak secara tertulis. Banyak yang lapor guru-guru tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Untuk mengetahui itu, makanya perlu dilakukan verifikasi oleh Pemkab Rohil," tandasnya. (mg2)