DUMAI (riaumandiri.co)-Hingga kini proses ganti rugi lahan masyarakat terkena proyek jalur kereta api Trans Sumatera terus dibahas. Pembahasan ini dipercayakan kepada tim adversarial Pemprov Riau.

Sementara, dari Pemko Dumai, Kepala Bagian Pertanahan Pemerintah Kota Dumai Syahrinaldi mengakui telah mensosialisasikan ke masyarakat terkait harga pembebasan tanah yang akan dibayarkan pemerintah dengan nominal tinggi.

Pembayaran pembebasan lahan yang terkena jalur lintasan kereta api tersebut, lanjut dia, tentunya harus berdasarkan ketentuan dan kesepakatan pemerintah, terkait luasan lahan yang dibebaskan tersebut.   "Harga nominal tinggi lahan yang terkena jalur rel kereta api sudah disampaikan ke masyarakat, dan kita berharap nantinya mendapat ganti untung," kata dia kepada pers, kemarin.

Dijelaskan dia, lahan yang dibebaskan pemerintah khusus hanya sesuai kebutuhan jalur kereta api, atau tidak semua yang akan dibebaskan dan dibayar ganti ruginya. Berdasarkan ketentuan yang dibuat, untuk kebutuhan jalur kereta api hanya membutuhkan lahan sebanyak 20 meter per lajur, dan sisi kanan kiri jalur yang dibebaskan hanya 15 meter.

Pemerintah hanya akan membayarkan sisa lahan akibat pembuatan jalur kereta api trans Sumatera dibawah 100 meter. "Sisa lahan di bawah 100 meter yang akan dibayar ganti rugi. Sedangkan jika sudah diatas 100 meter maka akan dikaji ulang kembali," ujar Syahrinaldi. (zul)