Ajak Masyarakat Jaga Keseimbangan Alam Terkait Evaluasi SP3 Karhutla

JK: Lengkapi Data dan Bukti

JK: Lengkapi Data dan Bukti

PEKANBARU (riaumandiri.co)-Kebijakan Polda Riau mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan alias SP3, terhadap 15 perusahaan dalam kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan tahun 2015, juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). 

Karena itu, ia meminta pihak terkait untuk melakukan evaluasi. Namun Wapres menekankan, evaluasi tersebut harus disertai dengan bukti dan data yang lebih kuat. Menurutnya, perlu ada pencegahan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk kasus hukum yang sedang berjalan.
 
"Ini ada hubungannya juga terkait pemberian SP3 bagi pembakar hutan dan lahan, itu masalah hukum ya, kita pemerintah tentu mengikutinya, Wapres
 tapi kita juga mecegahnya, tentu itu bisa dilakukan dan menjadi evaluasi. Yang perlu itu ya data dan bukti-buktinya itu lengkap dan kuat, ya seperti itu," ujar Wapres JK, usai membuka peringatan puncak Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-Dunia, di Kabupaten Siak, Jumat (22/7),
 
Sementara itu, terkait adanya protes dari negara tetangga seperti Singapura yang merasa terganggu dengan kabut asap akibat Karhutla, Wapres JK mengaku bisa memakluminya.
 
Namun terkait rencana Singapura yang dikabarkan akan membawa Indonesia ke pengadilan dunia, Wapres balik menyatakan bahwa Singapura juga memiliki perusahaan di Indonesia yang juga diduga ikut membakar lahan. Dengan demikian, perusahaan seperti itu bisa dijerat dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 
"Misalnya ada perusahaan Singapura yang membakar, dia bisa saja kena hukum di Indonesia, terkait masalah asap ini. Masih banyak negara-negara ASEAN yang menyalahkan Indonesia. Kalau ditanya bagaimana tanggapan kita, emangnya kita suka tuh asap, ya tidak kan. Tapi itu kan terjadi karena di samping faktor alamiah, juga perbuatan orang," tegas Wapres.
 
Namun yang paling penting, tambahnya, pemerintah terus berusaha keras mengatasi Karhutla di Tanah Air. Termasuk salah satunya dengan membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG), yang salah satu tujuannya berfungsi mencegah terjadinya Karhutla khususnya di lahan gambut.
 
"Kita siapkan segala macam peralatan, tenaga bantuan, heli juga ikut standby. Kita kerahkan seluruh tentara polisi, pemerintah daerah, masyarakat, luar biasa. Tidak ada yang ingin seperti yang saya katakan, tetangga harus juga fair, jadi enak dia dapat udaranya dia juga dapat sejuknya," kata JK.
 
"Tapi kalau keadaan susah, ya sama-sama susah lah ya kan. Yang pertama tahu ya orang Riau, orang Jambi, yang lebih merasakan susahnya ya mereka. Tapi kalau mau, ya sama-sama bantu lah. Dulu mereka Singapura dan Malaysia ya baguslah. Jangan hanya menyalahkan emangnya kita suka asap, Ya gak lah. Ini demi kepentingan dunia, bukan kasus Indonesia," tambahnya.
 
Jaga Keseimbangan Alam
Sementara itu, terkait peringatan HLH se-Dunia di Lapangan Tengku Mahratu, tepatnya di depan Istana Siak, Wapres JK dalam sambutannya, berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam.
 
Hal itu dapat dilakukan dengan menyelamatkan tumbuhan dan satwa liar untuk kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang. Sesuai dengan tema "Go Wild For Life" yang diusung dalam acara peringatan HLH se Dunia di Kabupaten Siak.
 
"Jika monyet masih banyak, gajah masih banyak, itu tandanya masih ada kehidupan dan keseimbangan alam. Harus selalu dijaga karena kalau sudah rusak akan susah memperbaikinya," ujarnya.
 
Dikatakan, semua pihak harus menyadari bahwa hanya di tangan manusialah lingkungan dapat terjaga dan diselamatkan. Untuk itulah kebijakan pengelolaan lingkungan harus benar-benar diterapkan dengan baik. Sebab, rusaknya sistem rantai kehidupan berawal dari salahnya pengelolaan lingkungan.
 
JK mencontohkan, rusaknya kesimbangan alam bermula dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat dari perambahan hutan. Hal itu merusak habitat dan keberlangsungan hidup satwa-satwa liar di dalamnya. Belum lagi, dampak dari kepulan asap dahsyatnya kebakaran dapat menganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
 
"Kebijakan yang ada harus dijalankan sebaik-baiknya dan berkelanjutan. Menjaga kelangsungan hidup bukanlah hal yang mudah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah rusak akan memakan biaya besar," tegas Wapres.
 
Lebih Baik 
 
Sementara itu, Gubri Arsyadjuliandi Rachman menjelaskan, penanganan Karhutla di Riau pada tahun ini, jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari pengurangan yang signifikan, baik jumlah titik api maupun luas lahan yang terbakar. 
 
Ia mencontohkan, jumlah titik api hingga Juli 2016, tercatat sebanyak 255 titik. Bila dibanding periode yang sama pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 1.062 titik, atau menurun secara signifikan.
 
"Berbanding pada periode yang sama terhitung Januari - Juli maka pada 2016 ini terjadi penurunan sebanyak 60 persen khususnya jumlah titik api yang terjadi di Riau," terangnya.
 
 
Menurutnya, untuk penanganan Karhutla, Pemprov Riau terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegahan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Hal yang sama juga diperhatikan pada proses penegakan hukum Karhutla.
 
72 Penghargaan 
Dalam kesempatan itu, Wapres JK menyerahkan 72 penghargaan bidang lingkungan hidup yang terdiri penghargaan Kalpataru (10 penerima), penghargaan Nirwasita Tantra (8 penerima), penghargaan Adiwiyata Mandiri (23 penerima), serta penghargaan Adipura (Paripurna, Buwana dan Kirana) kepada 31 penerima.
 
Selain itu juga dilakukan penandatanganan MoU tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang langsung dilaksanakan di lokasi acara. Selain itu juga dilakukan penandatanganan sampul peringatan dan penandatanganan prasasti peresmian Taman Nasional Zamrud.
 
Usai acara HLH, Wapres JK, didampingi Mentri LHK Siti Nurbaya, Menristek Dikti, M Nasir, Gubernur Riau, Aryadjuliandi Rahman, Bupati Siak Syamsuar, langsung melepaskan benih ikan patin dan selais sebanyak 60 ribu ekor ke Sungai Siak. Kegiatan ini ikut dimeriahkan 300 sampan milik masyarakat.
 
Acara kemudian dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan Tugu peringatan penyerahan kedaulatan Kesultanan Siak kepada Pemerintah Republik Indonesia. Lokasinya berada di halaman gedung Tengku Maharatu. Selanjutnya, Wapres meninjau Istana Siak, yang diawali dengan penanaman pohon di halaman Istana.
 
Sebelum meninggalkan kota Istana, Wapres dan rombongan terlebih dahulu melaksanakan salat Jumat di Masjid Islamic Centre. Usai Salat Jumat, dilanjutkan makan siang bersama. Dan tepat pada pukul 14.00 Wapres menuju Pekanbaru menggunakan heli dan bertolak ke Jakarta. ***