Jakarta(riaumandiri.co)-Pengelola Sirkuit Sentul mengaku kecewa dengan pengumuman Kemenpora bahwa Dorna mencoret mereka sebagai venue MotoGP 2017. Mereka sudah merasa menyiapkan semuanya.

Manajer Sirkuit Sentul, Ananda Mikola, menyayangkan kabar pembatalan tersebut, yang bersumber dari surat Dorna kepada pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini adalah Kemenpora.

Diberitakan sebelumnya, dalam suratnya Dorna menyebut Sentul belum menyerahkan masterplan yang disyaratkan sampai batas waktu 30 Juni lalu.

Uniknya, surat yang beredar di kalangan pers itu tertanggal 6 Juli, berbahasa Indonesia, tanpa kop, serta bertanda CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeletta.

Pada kesempatan yang sama juga beredar surat Kemenpora kepada Dorna dalam bahasa Inggris yang mempertanyakan kelayakan Sentul, sekaligus menyodorkan Palembang sebagai opsi lain venue MotoGP Indonesia untuk musim 2018 dan 2019.

Nanda menyatakan keheranannya, kenapa Kemenpora baru berkirim surat kepada Dorna pada tanggal 1 Juli, sedangkan sejak awal sudah diketahui bahwa deadline-nya adalah 30 Juni.

"Sebelum kami menyusun masterplan, kami tentu berharap ada kepastian hukum dulu bahwa Sentul diputuskan sebagai venue 2017. Maksudnya, jangan sampai kami siapkan, tapi ternyata di kemudian hari dibatalkan," tutur Nanda yang juga mantan pebalap nasional itu.
"Makanya kami sangat kecewa dan menyayangkan, kenapa kok Kemenpora baru berkirim surat per 1 Juli. Deadline-nya ya sudah lewat dong. Coba kalau mereka mengirim lebih awal, kami pasti sudah bisa menyerahkan masterplan yang diminta Dorna," tambahnya.

Nanda juga mengatakan, sejak mereka bertemu Menpora Imam Nahrawi pada 11 April lalu, dan dipastikan sebagai venue untuk 2017, pihak Sentul terus menyiapkan semua rencana-rencananya, mulai dari rancangan renovasi sirkuit sampai skema pembiayaan.

"Sudah kami sampaikan sejak awal, Sentul sudah pasti akan melakukan perombakan besar pada trek dan fasilitas-fasilitas lain. Dan harap dicatat, kami tidak pernah minta APBN untuk renovasi sirkuit. Kami sudah mendapatkan sponsor-sponsor swasta yang akan berkontribusi untuk menyukseskan event yang mengatasnamakan nama bangsa ini. Tapi, tolong dong, kami diberi payung hukum, supaya sponsor-sponsor itu juga mendapat kepastian," tambah Nanda.

Atas kelambanan Kemenpora dalam berkomunikasi dengan Dorna, Nanda merasa Sentul dikorbankan dan menganggap pemerintah bersikap ambigu, karena di saat bersamaan mereka juga terus menyodorkan Palembang sebagai opsi venue yang lain, meskipun hingga kini wujudkan belum jelas..
"Ambiguitas pemerintah ini menjadi bumerang bagi Sentul karena memberikan efek negatif kepada investor yang sebenarnya sudah banyak masuk ke kami. Kami sangat kecewa dan menyayangkan hal ini," ujar Nanda.(sdc/esi)