Pekanbaru(riaumandiri.co)-Ratusan masa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Riau, menggelar aksi demo di Kantor Gubernur Riau. Mereka menuntut agar Pemprov Riau menegur BPJS karena tidak memberikan pelayanan yang layak bagi anggota mereka.

Tuntuan mereka yang lain meminta agar Disnaker Riau menaikkan upah minimim yang mereka terima dari Perusahaan karena tidak sesuai dengan harapan. Selain itu mereka juga meninta agar Pemprov mengubah nama RS Petala bumi menjadi RS Pekerja.

Pengurus Unit Kerja (PUK) FKPPP SPSI Kabupaten Kampar, Sofian, mengatakan, sejauh ini pelayanan BPJS di daerah mereka sangat tidak memuaskan. Peralihan pelayanan kesehatan mereka dari tanggung jawab Perusahaan ke BPJS sangat jauh perbedaan. Saat ditangani perusahaan semua keluhan tenaga kerja ditangani dengan baik dan memuaskan.

"Kami sangat kecewa dengan BPJS, tidak ada tanggungjawab, bahkan kami tidak diterima. Jika pun diterima pelayanannya diperlambat, kami ini mau berobat dan kami bayar iuran, mana yang katanya BPJS bagus itu, bohong semua," kata Sofian, saat ditemui di sela-sela aksi demo, Rabu (1/6).

Hal yang sama juga disampaikan oleh buruh perkebunan dari Kabupaten Siak, Sahrizal, banyak kasus yang terjadi terhadap rekan-rekannya yang ingin berobat ke Puskesmas ataupun RS rujukan BPJS.

Selalu dipersulit dan juga diremehkan. Bahkan ada buruh yang tidak diterima saat akan berobat karena memakai kartu BPJS.

"Bukannya makin enak pakai BPJS ini malah makin buruk. Gaji kami kan di potong, yah layanilah kami dengan baik jangan biarkan kami terlantar saat berobat. Bagaimana kalau orang yang kritis ditelantarkan begitu saja," katanya.

Sementara itu, Pemprov Riau, melalui Kadis Kesehatan Andra Syafril, yang menerima para pendemo mengatakan, akan menyampaikan aspirasi dari para buruh. Baik itu tentang BPJS, upah minimum, pelayanan RS dan juga soal perubahan nama RS Petala Bumi menjadi RS Pekerja.

"Kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak yang menjadi tuntutan dari pendemo. Nanti kita panggil BPJS, Diskes Kota dan juga pertemuan dengan Disnaker untuk upah. Kalau untuk perubahan nama RS itu nantin kewenangan pimpinan," ujar Andra.

Setelah diterima oleh Diskes Riau, ratusan massa dari FKPPP SPSI, membubarkan diri dengan tertib dan menunggu undangan dari Pemprov Riau untuk menyelesaikan dengan pihak yanh dituntut. (nur)