TELUK KUANTAN (riaumandiri.co)- Askot Mandiri Kabupaten Kuansing menerima kunjungan dan study tour mahasiswa Universitas Islam Negeri Suska Riau dalam rangka peningkatan mutu mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, belum lama ini.

Amrizal selaku Askot Mandiri Kuansing kepada Haluan Riau, Sabtu lalu mengatakan, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah Program lanjutan atau program yang menggantikan PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah dilaksanakan Sosialisasi Nasional yang di buka oleh Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc, Direktur Cipta Karya Kementrian PUPR ditandai dengan Pemukulan Genderang pada tanggal 26 -29 april 2016 yang lalu.

Dari hal tersebut, maka di Kabupaten Kuansing pun berlanjut Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menuju gerakan 100 0 100, yakni (1) 100% akses air minum, (2) 0% kawasan kumuh dan (3) 100% akses sanitasi yang layak.

Program KOTAKU ujar Amrizal, dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, khusus di Kuansinh selama ini telah mendampingi 13 Desa termasuk Kelurahan yang berada di Kecamatan Singingi, ini sebagai keberlanjutan dampingan dari PNPM Mandiri Perkotaan dahulunya.

Pada saat ini katanya, pekerjaan yang tengah dilaksanakan adalah penyusunan profil Desa termasuk Kelurahan sebagai tindak lanjut dari pendataan besline 100 0 100 dari masing-masing  Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berjumlah 117 orang relawan pada 13 desa dampingan dengan rincian 9 orang perdesa dan Kelurahan.

Bagaimana tentang pendataan besline 100 0 100 dan penyusunan profil Desa/ Kelurahan berdasarkan pendataan besline 100 0 100 tersebut?. Menurutnya, inilah yang menjadi kunjungan dan Study Tour yang dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN SUSKA RIAU pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Kuansing.

Terlepas dari itu semua ujarnya, pencapaian tujuan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Secara garis besar disampaikan Rizal, pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome” Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, Ruang Terbuka Publik).

Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik, terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU, dan Penerima manfaat puas den'gan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh. (rls/rob)