JAKARTA (riaumandiri.co)-Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak pernah membayar uang tebusan dalam upaya pembebasan empat orang Warga Negara Indonesia dari kelompok bersenjata di Filipina.

Hal itu dilontarkannya menanggapi pemberitaan di salah satu media di Filipina, yang menyebutkan pembebasan itu melibatkan pembayaran uang tebusan yang mencapai 50 juta peso.

"Saya tidak tahu (rinci pembebasan terkait uang tebusan). Saya kira tidak, kalau pemerintah pasti tidak," tegas Waprs JK, usai menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku 'Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi' di Hotel Borobudur, Kamis (12/5).

Sebelumnya, hal serupa juga disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nassir.
"Mengenai pembebasan kemarin, memang sering ada berita bahwa pembebasan dilakukan dengan tebusan.

Seperti yang disampaikan Ibu Menteri Luar Negeri sebelumnya, bahwa baik pembebasan kemarin dan beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk melakukan pembayaran kepada penyandera," terangnya.

Tata menambahkan, pemerintah Indonesia memegang prinsip tersebut dan tidak akan membenarkan membayar tebusan kepada para penyandera. "Itulah prinsip yang dipegang dan itu yang kita lakukan," sambung Tata menegaskan.

Perihal adanya uang tebusan itu, diberikan media Filipina, Inquirer, Kamis (11/5). Media itu menyebutkan, keempat sandera dibawa di depan pintu gerbang rumah Gubernur Sulu, Abdusukur Tan II.

Kepala kepolisian Jolo Town, Junpikar Sittin mengkonfirmasi pembebasan tersebut. Setelah dilepaskan, para korban langsung dibawa menuju rumah sakit Teodulfo Bautista Station Hospital di Barangay Bus-Bus, yang masih merupakan wilayah Jolo untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Sittin mengungkapkan, Kepala Bidang Politik dari kelompok gerilyawan Moro National Liberation Front (MNLF), Samsula Adju, ikut berperan dalam negosiasi pembebasan sandera. Dia menambahkan, pembebasan itu melibatkan pembayaran sebesar 50 juta Peso.

Hingga tadi malam, proses pemulangan empat WNI tersebut masih berlangsung. Rencananya, mereka akan tiba di Jakarta pada hari ini (Jumat, 13/5).

Informasi dari internal TNI menyebutkan, hingga tadi malam, mereka belum sampai di Tarakan, Kalimantan Timur. Namun proses pemindahan dari kapal Filipina ke KRI Surabaya diinformasikan sudah berlangsung pada Kamis sore kemarin.

Molornya waktu pemulangan disebabkan untuk alasan keamanan dan keselamatan. Pihak TNI tidak mau mengambil risiko menjemput keempat WNI tersebut dengan helikopter dari KRI Surabaya ke Tarakan pada malam hari.

Melani, orangtua salah seorang sandera yang bernama Ariyanto, mengkonfirmasi hal tersebut. Menurutnya, "Informasinya besok (sampai Jakarta)," ujarnya.

Melanie mengaku sudah berkomunikasi dengan Kemenlu. Saat ini dia memilih untuk bertahan di rumahnya di Bekasi Timur.

Keempat WNI merupakan ABK dari Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi. Kapal mereka dibajak saat melintas di perairan sekembali dari Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Timur.

Kementerian Luar Negeri mempersilakan pihak keluarga menjemput keempatnya di kantor Kemlu setibanya di Jakarta. Kemlu juga menyebut pembebasan korban sandera ini merupakan salah satu bentuk konkret dari kerjasama Trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia.

"Nanti biasanya kita sampaikan bahwa ini bagian dari perlindungan WNI. Kita memiliki direktur yang menangani isu penyelamatan WNI. Oleh karena itu, kita akan serah terimakan di Kementerian Luar Negeri," terang Arrmanatha. (dtc, sis)