Pekaitan (HR)-Wakil Bupati Rohil Erianda membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Pekaitan, Kamis (5/2). Dalam amanatnya, Wabup mengusulkan agar kegiatan yang memerlukan dana besar jangan menggunakan Alokasi Dana Desa, melainkan bisa diusulkan melalui satuan kerja.

Wabup juga mengingatkan, agar usulan yang disampaikan terus dikawal, bisa melalui anggota DPRD, maupun langsung ke padanya.

Musrenbang digelar di salah satu restoran di pangkal Jembatan Pedamaran II, di-hadiri anggota DPRD Rohil daerah pemilihan (dapil) setempat, Krismanto, Asisten III Ali Aspar, Kepala Bappemas Musniwati, Kadis Pertanian dan Peternakan Muslim, Plt Kadis Perikanan dan Kelautan, M Amin, 10 datuk penghulu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai  serta sejumlah pegawai SKPD.

Dalam sambutannya, Erianda meminta kepada masyarakat, jika ada usulan yang memerlukan dana cukup besar bagi kepenghuluan, jangan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD), melainkan menggunakan dana dari berbagai SKPD.

Alasan tersebut katanya, jika ADD digunakan untuk pendanaan yang besar, maka pembangunan di kepenghuluan tersebut akan sedikit bisa dilakukan, sementara jika digunakan dana SKPD, dana ADD bisa digunakan untuk kepentingan lainnya.

Agar itu berhasil, Erianda meminta masyarakat untuk terus  mengawalnya melalui anggota DPRD (Krismanto, red), dan juga bisa langsung kepadanya.

Sebelumnya, Syafruddin, Camat Pekaitan dalam laporannya mengatakan, 10 kepenghuluan di Kecamatan Pekaitan sudah melaksanakan Musrenbang tingkat kepenghuluan, dan telah di-buat rekapnya, dengan jumlah penduduk 18.83 jiwa, 4.442 KK.

“Kami mengharapkan kepada Bapak Wakil Bupati, terutama sekali infrastruktur, mulai jalan, jembatan, karena, wilayah kami ini hampir 70 persen perkebunan, mungkin 20 persen pertanian, lainnya pekerjaan harianlah,” ungkap Syafruddin.

Dia juga berharap, dari sejumlah usulan, terealisasi sedikit saja, mereka sudah bersyukur, karena berdasarkan hasil diskusinya dengan datuk penghulu, mereka sudah bosan melaksanakan musrenbang, karena berbagai usulan program tidak masuk.

“Karena program nasional (musrenbang, red), mau tidak mau, suka tidak suka, musrenbang tetap  kita laksanakan,” imbuhnya. (adv/humas)