SELATPANJANG (HR)-Pemkab Kepulauan Meranti dan tokoh masyarakat menyampaikan keluhan terkait minimnya dukungan dana dari APBD Provinsi Riau selama ini.

Keluhan Pemkab Meranti tersebut terungkap pada pertemuan dengan Komisi C DPRD Provinsi Riau bersama Kadispenda Provinsi Riau Jhoni Irwan, serta Wakil Ketua DPRD Manahara Manurung.

Pada pertemuan yang dilaksanakan di aula Afifa Selatpanjang, Kamis (5/1) tersebut rombongan Komisi C DPRD Riau disambut Sekdakab Iqaruddin dan Ketua DPRD Meranti, serta Forkopinda, Kabag Humas serta para kepala dinas/badan, camat dan tokoh masyarakat.

Dari Komisi C  hadir ketuanya Aherson dan para anggota Supriati, Yulianti, Ilyas HU, Rosfian, Husaimi Hamidi, Sewitri, Soniwati dan Siswaja Muljadi.

Sekdakab Iqaruddin, mempertanyakan bantuan dana bagi hasil Meranti yang sangat kecil. Selain itu bantuan APBD Riau untuk pembangunan infrastruktur juga dinilai tidak seimbang dan merata. Sehingga tak cukup untuk membangun Meranti sebagai Kabupaten baru yang perlu digesa pembangunannya.

"Karena APBD kami kecil dan bantuan provinsi yang diberikan juga kecil, akhirnya program percepatan pembangunan mengalami kendala pembiayaan,"jelas Sekda.

Menurut Sekda, pemerataan dana dari Provinsi bagi daerah pemekaran baru sangat penting karena untuk mengejar ketertinggalan butuh percepatan pembangunan.

"Jadi kami sangat memerlukan dana, membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang minim dan terbatas mulai jalan, puskesmas dan sekolah. Dengan berbagai kebutuhan itu kami berharap diberikan porsi lebih besar, "jelas Sekda lagi.

Sekda juga mempertanyakan realisasi dana Rp200 miliar, janji dari Gubernur Riau yang tertuang dalam visi misinya saat pencalonan.
Menyikapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Manahara, meminta Pemkab dan masyarakat Meranti segera menyampaikan proposal kepada DPRD untuk difasilitasi, khusus untuk jalan Bandul-Tanjung Padang.

Pemerintah Provinsi telah menganggarkan dana sebesar Rp5 miliar. Namun Pemkab Meranti menginginkan Pemprov memperhatikan jalan kecamatan dan desa yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Selain itu untuk mengintensifkan Kamtibmas Sekda juga meminta bantuan dana untuk pembangunan kantor Polsek di tiap kecamatan, pos angkatan laut dan pos keamanan strategis lainnya.

Sekda juga menyinggung realisasi dari program SKPD dari dinas provinsi, yang berjanji akan membantu pembangunan infrastruktur. Dicontohkannya seperti pembangunan Dermaga Tanjung Samak. Awalnya akan dibiayai provinsi. Namun dalam pelaksanaan uang tidak mengalir sehingga jadi beban daerah, karena sudah dilelang dan dilaksanakan," sambung Kepala DPPKAD Meranti Bambang Supriyanto.

Kadispenda Riau Jhoni Irwan, dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya komit melakukan pemerataan dana bantuan untuk kabupaten.
Dana tersebut diambil dari pajak yang menjadi kewajiban masyarakat mulai dari pajak kendaraan bermotor, BPKB, PBB, pajak air permukaan serta pajak rokok. Dari pajak tersebut Kabupaten Meranti mendapat jatah total Rp35 miliar.***