DAYUN (riaumandiri.co)-Banyak permintaan pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan untuka SLTA. Sayangnya Pemkab saat ini tidak bisa menganggarkan dana untuk mengabulkan usulan tersebut.

 Hal itu terganjal oleh regulasi yang memindahkan administrasi pengelolaan SLAT dari Pemkab Siak ke Provinsi Riau.

Usulan kebutuhan pembangunan ini disampaikan Kepala SMAN 02 Dayun Masaruddin Koto dalam sambutannya, pada acara perpisahan, Selasa (26/4) di halaman sekolah.

 Hadir pada kesempatan ini Wakil Bupati Alfedri, Ketua Komisi I DPRD Siak Sujarwo, anngota Komisi I Oloan Munte, utusan Kapolres Siak, Kepala UPTD Pendidikan Dayun dan Camat Dayun Zalik Efendi.

"Sekolah ini membutuhkan Mushola, lapangan olahraga, dan Pagar. Kami berharap kehadiran bapak dewan bisa membantu pembangunan di sekolah kami," ujar Masaruddin.

Selain infrastruktur, Masarudin juga berharap, adanya bantuan alat musik kesenian tradisional. Hal itu untuk menunjang pembelajaran kesenian dan mewariskan kebudayaan kepada generasi baru.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Alfedri saat dimintai keterangan usai acara perpisahan menjelaskan, saat ini pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak khususnya melalui APBD untuk pembangunan di jenjang SLTA.

"Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, manajemen pengelolaan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, berpindah ke Pemerintah Provinsi Riau.

 SMA jadi aset Provinsi Riau, jadi mulai tahun 2017 Pemda tidak bisa lagi membangun di SMA, karena bukan lagi kewenangan kita. Untuk mengakomodir kebutuhan sarana pendidikan ini, kami tetap terus berupaya, dengan cara mengusulkan ke pemerintah Provinsi Riau," kata Alfedri.

Peluang lain yang bisa dimanfaatkan, yakni melalui dana CSR dari perusahaan yang beroprasi di wilayah Kabupaten Siak.

 Pemkab akan berkoordinasi dengan Forum CSR untuk mengakomodir pembangunan di sekolah. Langkah ini bisa dilakukan karena perusahaan juga memiliki tanggungjawab untuk mencerdaskan masyarakat di areal operasionalnya melalui peningkatan kualitas pendidikan.(adv/humas)