SIAK (riaumandiri.co)-Bupati Syamsuar minta kepada Pemerintah Pusat agar bisa meninjau perubahan dan sistem pendidikan yang akan dilakukan di negara ini. Sebab, masing-masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda.

Oleh karena itu, niat pemerintah untuk melakukan perobahan pendidikan di mana kewenangan pelimpahan pendidikan SMA /SMA dialihkan ke propinsi diimbau ditinjau ulang.
"Saat saya mengikuti Musyawarah Pembanguanan (Musrenbang) di Jakarta, sebagaimana yang telah disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan dan dari Bappenas, ada satu yang harus diperbaiki di Indonesia ini, karena saat menerima arahan dari Menteri Bappenas.

 Ada satu hal yang perlu ditinjau tentang pendidikan di negeri ini, sebab Provinsi Aceh dan Papua tidak sama dengan propinsi lainnya di Indonesia. Termasuk ragam budayanya juga tidak sama, kalau ini disamakan, maka pendidikan yang kita harapkan tidak terwujud," kata Syamsuar.

Oleh sebab itu, kata Syamsuar, tidak bisa membuat peraturan yang sama, karena Indonesia memiliki ragam budaya dan daerah yang berbeda. Karena itu perubahan pendidikan yang diinginkan oleh Pemerintah Pusat, harus ditinjau kembali.

 Kalau Presiden tanggap dengan masalah ini, Insaa Allah pendidikan kita bisa berjalan seimbang. Karena itu, Presiden harus bisa merobah dan meninjaunya kembali, sehingga pemerataan pendidikan yang kita inginkan, bisa seimbang dan memiliki kualitas kecerdasan yang merata.

Syamsuar  berharap, dengan perobahan ini, tidak merusak pendidikan di negara ini, sebab dengan pelimpahan wewenang tersebut, guru honor tidak diterima oleh propinsi.

"Karena itu, mari sama-sama kita berdoa, agar gugatan yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Ibuk Risma yang dilakukannya ke Mahkamah Konstitusi RI bisa berhasil. Dan imbas positifnya dapat kita rasakan," sebutnya.***