Tiga Tahun Memimpin

Bupat Inginkan Penilaian Positif BPK

Bupat Inginkan Penilaian Positif BPK

TEMBILAHAN (riaumandiri.co) - Memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan, Bupati HM Wardan menginginkan mendapat opini lebih baik dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan.

Karena masih ada beberapa persoalan yang belum bisa ditangani dengan baik, sehingga belum mendapat penilaian positif dari lembaga yang menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan tersebut.

"Selama ini, telah berbagai upaya yang telah kami lakukan namun belum memberikan hasil yang maksimal," ungkap HM Wardan, saat menerima kedatangan DJKN ( Direktoral Jenderal Kekayaan Negara ) Kanwil Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Sabtu (9/4). Dikatakan Wardan, salah satu yang menjadi masalah yang belum bisa dikerjakan dengan baik, terkait dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Kabupaten Inhil saat ini.

Saat ini di kabupaten Indragiri Hilir masih banyak terdapat permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah, seperti ditemukan aset yang tidak mempunyai nilai, inventarisasi aset yang belum dilakukan secara baik, terjadi kekeliruan di dalam pencatatan aset, tidak dilakukan penghapusan aset yang tidak berfungsi lagi serta belum dilakukan perhitungan nilai penyusutan secara benar.

"Ini menjadi PR besar yang harus bisa kami selesaikan. Untuk itu, kami sangat berharap bisa melakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut perlu lebih diintesifkan dalam pengelolaan aset daerah dengan DKJN," harapnya. Diharapkan, dengan pengalaman DJKN yang fokus pada pengelolaan BMN kiranya dapat menjadi analogi bagi pemerintah Kabupaten Inhil dalam peyelesaian persoalan pengelolaan BMD yang akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi peyelesaian aset di daerah, baik yang berasal dari BMN dan BMD sehingga opini BPK terhadap LKPD Inhil juga terjadi peningkatan, begitu juga dengan pengelolaan kekayaan daerah semakin profesional, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, seperti diketahui, saat ini Kabupaten Inhil banyak memiliki aset daerah yang ditinggalkan oleh pemimpin Inhil periode sebelumnya bernilai ratusan miliar yang belum termanfaatkan dengan baik, seperti Pelabuhan Parit 21, Terminal Bandar Laksamana di Parit 8 Tembilahan, pembangunan gedung Islamic Center hingga gedung UNISI. (dan)