JAKARTA (riaumandiri.co)-Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Priharsa Nugraha, mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti laporan Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman. terkait polemik penganggaran dana utang eskalasi Pemprov Riau, dalam APBD Perubahan Riau Tahun 2015, sebesar Rp220 miliar.

Langkah itu merupakan sebagai respon atas laporan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, terkait gaduh dana eskalasi tersebut. Apalagi saat menyampaikan permasalahan itu, Noviwaldy juga ikut menyerahkan sejumlah bukti. Pendalaman akan dilakukan terhadap beberapa hal, termasuk kemungkinan adanya dugaan korupsi.

KPK Untuk tahap awal, pihaknya melakukan penelaahan terlebih dahulu. Setelah ditemukan adanya indikasi korupsi, maka hal itu akan ditindaklanjuti secara lebih mendalam.

"Tentu laporan itu akan kita tindak lanjuti. Tapi KPK akan melakukan telaah terlebih dahulu, baru kita lanjutkan, kalau dalam laporan dan disertai alat bukti terindikasi ada tindak pidana korupsi lalu ditingkatkan ke penyelidikan," kata Priharsa, Rabu (6/4).

Saat ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh KPK untuk menelaah kasus tersebut, Priharsa mengatakan hal itu tergantung sejauh mana kelengkapan dan akurasi dokumen pengaduan yang disampaikan ke KPK.

"Kalau alat bukti cukup adanya tindak pidana korupsi, pasti KPK akan menindaklanjuti. Selama inikan yang jadi kendala, minimnya alat bukti yang dimiliki," ungkapnya.

Sementara itu, informasi serupa juga datang dari lingkungan DPRD Riau. Menurut kabar yang beredar, pembahasan dana eskalasi sebesar Rp220 miliar tersebut akan dilakukan Dewan bersama dengan KPK. Kabarnya, pembahasan akan digelar Senin, 11 April mendatang. Namun sejauh ini, informasi tersebut belum bisa dipastikan kevalidannya.

Hari Ini Dibahas Pimpinan Dewan Tidak hanya itu, polemik dana eskalasi tersebut juga akan kembali dibahas hari ini (Kamis, 7/4). Pembahasan akan dilakukan pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi di DPRD Riau.

Hal itu dibenarkan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. "Dari undangan yang kita terima, rapat pimpinan itu digelar besok (hari ini, red)," ujarnya.

Kendati demikian, politisi Demokrat ini mengaku tidak tahu, apakah dalam rapat nanti Dewan akan menentukan sikap secara kelembagaan Apalagi, ia juga tidak ikut hadir dalam rapat internal Dewan yang digelar Senin lalu.

Meski demikian, Noviwaldy menyatakan dirinya akan hadir jika tidak ada halangan.
"Tentunya, saya hadir kalau tidak ada halangan," ujar Noviwaldy.

Senada dengan Noviwaldy, Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menjelaskan, rapat pimpinan memang rencana awalnya memang digelar Rabu (6/4), namun diundur hari ini (Kamis, 7/4). "Undangannya sudah saya terima. Agendanya rapat pimpinan Dewan dengan pimpinan fraksi," terangnya. (grc)