BAGANSIAPIAPI(riaumandiri.co)-Wacana pemekaran daerah dari kabupaten induk, Kabupaten Rohil dinilai masih terlalu dini. Pasalnya, sebelum kabupaten induk dimekarkan menjadi Kabupaten Rokan Tengah) dan Kabupaten Kubu jangan sampai mematikan kabupaten induk.

Karena jika dimekarkan, maka kecamatan yang tersisa di kabupaten induk hanya tinggal 4 kecamatan dan tidak memiliki Pendapatan Asil Daerah (PAD) yang memadai. "Sejahterakan dulu kabupaten induk, baru dipikirkan untuk memisahkan diri. Saat ini masih banyak tugas dan pekerjaan pemerintah maupun DPRD Rohil yang menunggu untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan gara-gara tergiur dengan PAD yang besar di kecamatan dimana Dapil anggota DPRD itu terpilih lalu Rohil ini mau dipecahbelahkan," kata tokoh Masyarakat Rohil, H Rasmali, Minggu (27/3).

Dikatakan mantan anggota DPRD Rohil ini, Baru-baru ini dirinya mendapatkan informasi kalau beberapa anggota DPRD Rohil melakukan rapat tertutup untuk membahas pemekaran Kabupaten Roteng dan Kubu. Intinya pemekaran itu sah-sah saja, namun sejahterakan masyarakat dan kembangkan kabupaten induk terlebih dahulu.
 
Dari 4 kecamatan yang tersisa, maka PAD Rohil nantinya hanya sebesar Rp60 miliar setiap tahunnya. Nah, dengan PAD ini tentunya kabupaten induk secara perlahan akan mati dan juga menyengsarakan masyarakat.

"DPRD itu harus terlebih dahulu memikirkan kesejahteraan masyarakat, jika telah sejahtera barulah dipikirkan pemekarkan daerah," katanya.

"Mendagri dan Komisi II DPR RI tidaklah semudah itu untuk menyetujui daerah dimekarkan. Sebelum dimekarkan tentunya terlebih dahulu dilakukan tesis (survey). Jika pemekaran itu membuat kabupaten induk mati, maka wacana itu tidak akan pernah terwujud," ucap Rasmali.

Sebelumnya, Bupati Rohil, Suyatno meminta pihak yang ingin memekarkan daerah dengan membentuk kabupaten baru untuk duduk satu meja dengan pemerintah.

"Jangan melakukan rapat atau pertemuan secara sembunyi-sembunyi hingga sampai ke dalam semak. Jika memang ada wacana pemekaran silakan duduk semeja bersama para tokoh masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya. Namun, pemekaran yang diwacanakan itu jangan sampai mematikan kabupaten induk," kata Suyatno.(hrc/hen)