DUMAI (riaumandiri.co) - Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Effendi minta Badan Narkotika Kota gencarkan kegiatan tes urine ke seluruh instansi pemerintah daerah guna mengantisipasi pemakaian di kalangan pegawai dan tenaga honorer.

Tes urine yang dijalankan oleh BNK harus profesional dan bersifat dadakan dengan menyasar ke semua pegawai dan pekerja tanpa terkecuali, termasuk juga pejabat publik mesti diperiksa sebagai contoh di masyarakat.

"BNK diminta sasar semua satuan kerja perangkat daerah untuk dilakukan tes urine agar tidak ada yang mencoba dekati barang haram tersebut," katanya, akhir pekan lalu.

Ditegaskan, kegiatan tes urine ini bertujuan sebagai upaya pembinaan dan penegakkan disiplin pemerintah kepada seluruh aparatur demi lancar dan suksesnya pelaksanaan program pembangunan daerah.

Disamping itu, untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan pegawai dan honorer pemerintah dengan memberikan sanksi tegas sesuai aturan bagi yang terbukti positif terlibat.

"Lembaga DPRD siap mendukung pelaksanaan tes urine ini agar seluruh pegawai pemerintahan bebas dan tidak terlibat pemakaian narkoba," jelasnya seperti dikutip AntaraRiau.

Imbauan gencar kegiatan tes urine ini, lanjut dia, bisa dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai ketersediaan pos anggaran BNK yang dialokasikan pemerintah.

Gusri berharap dengan tes urine ini akan memberi efek jera kepada pemakai atau terlibat dalam peredaran narkoba, dan membawa pengaruh baik untuk kinerja pemerintah karena pegawai lebih konsentrasi fokus bekerja.

Sementara, Kepala BNK Dumai Afifuddinsyah mengaku siap untuk menjalankan tes urine ke seluruh instansi pemerintah, dan setahun ini juga sudah mulai menggelar di beberapa satuan kerja perangkat daerah setempat.

Menurut dia, karena 2016 ini hanya mendapat alokasi anggaran Rp450 juta, maka BNK telah menjadwalkan enam kali untuk mengadakan tes urine ke sejumlah SKPD sasaran.

"Tes urine merupakan tugas pokok kita dengan sasaran pegawai pemerintahan, dan ini dilakukan secara mendadak dan hasilnya akan dilaporkan kepada kepala daerah," imbuhnya. (zul)