PEKANBARU (riaumandiri.co)-Guna kembali menggeliatkan perekonomian yang sejak dua tahun terakhir terkesan lesu.

Di tahun 2016, pemerintah Provinsi Riau akan memfokuskan untuk menjadikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program prioritas yang menopang sektor UMKM.

Demikian diungkapkan Ketua Tim Ekonomi Keuangan dan Moneter Bank Indonesia wilayah Riau Ahmad Perkasa Subarka, Rabu (23/3) di kantornya.

"Dengan telah ditetapkannya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 9 persen, hendaknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas khususnya para pelaku usaha UMKM untuk kembali menggeliatkan sektor usaha masyarakat," ungkap Ahmad.

Menurutnya, KUR merupakan program kredit yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai sarana melancarkan usaha mikro dan investasi kecil baik dipedesaan maupun di perkotaan. Adapun tujuannya, untuk pembiayaan usaha produktif mulai dari segmen bisnis mikro, usaha kecil, bisnis menengah dan semua bentuk koperasi yang dianggap layak atau feasible.

KUR dikucurkan melalui pola sistem pembiayaan langsung maupun tidak langsung. KUR terdiri dari KUR Mikro dan KUR Ritel. Besaran KUR yang disalurkan berbeda-beda tergantung jenis KUR dan bank penyalur KUR. Untuk KUR Mikro plafon maksimal yang diberikan sebesar Rp25 juta dan untuk KUR Ritel dengan maksimal Rp500 juta," ujar Ahmad.

Adapun suku bunga KUR tersebut dari 12 persen, hanya dibebankan 9 persen. Karena 3 persen merupakan subsidi dari pemerintah, guna membantu pembiayaan usaha bagi pelaku usaha UMKM. Dijelaskannya, realisasi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan pada triwulan IV tahun 2015 tercatat Rp19,88 Triliun atau terkontraksi sebesar 0,74 persen.

"Ini dirasakan belum maksimal karena masih banyak kinerja disemua jenis kelompok usaha yang belum sepenuhnya. Seperti pada kredit usaha menengah justru mengalami kontraksi lebih dalam sebesar 7,72 persen.

 Sedangkan untuk usaha mikro mengalami perlambatan dari 10,63 persen menjadi 4,51 persen. Serta kredit usaha kecil tumbuh tidak signifikan dari 1,32 persen menjadi 2,08 persen.

Namun jika di lihat dari porsinya, kredit UMKM lebih banyak disalurkan pada usaha kecil yakni sebesar Rp7,69 triliun atau 38,66 persen, kredit usaha menengah Rp6,55 Triliun 32,94 persen dan juga kredit usaha mikro Rp5,65 Triliun sebesar 28,39 persen," jelasnya.

Selain itu pula, ditambahkan Ahmad, penyerapan kredit UMKM yang disalurkan dan didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian.

"Makanya kita menargetkan pada tahun ini bisa menyalurkan sebanyak-banyak dana kredit ini, guna membantu masyarakat karena KUR tidak seketat kredit komersil dimana selama ini terkait masalah agunan," tuturnya.

Untuk itu, diimbau agar pelaku UMKM bisa memanfaat program KUR, agar perekonomian bisa kembali bangkit dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun begitu, lanjut Ahmad perbankan juga diharapkan bisa tetap waspada dalam melakukan penyaluran KUR. Pasalnya, hingga tiwulan III NPL UMKM tercatat masih tinggi dari 6,76 persen menjadi 7,41 persen.

"Masih tingginya NPL di sektor perdagangan dan pertanian, sejalan dengan masih rendahnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kemampuan membayar utang pada jatuh tempo. Apalagi angka NPL tersebut sudah melampaui batas aman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 5 persen. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian perbankan untuk semakin meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran UMKM," pungkasnya.***