Pasirpengaraian (riaumandiri.co)-Bupati Rokan Hulu Achmad, mengharapkan, persoalan APBD Rohul 2016 yang hingga kini belum disahkan Dewan segera mendapatkan titik temu.

Achmad mengaku, Pemkab Rohul sebenarnya sudah mengajukan APBD murni tersebut sejak bulan November tahun 2015, namun hingga kemarin, belum disahkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada solusi terkait APBD murni Rohul, kita harap secepatnya, kalau kita eksekutif sudah kita ajukan sejak November 2015. Tapi kenyataannya sampai kini APBD itu belum disahkan. Kita harap ada sepaham ada saling pengertian, karena APBD ini menyangkut hidup orang banyak serta geliat ekonomi masyarakat kita," tutur  Achmad, Selasa (22/3) di Pasir Pangaraian.

Disinggung adanya penolakan dari anggota DPRD Rohul terkait penambahan hibah yang diajukan Pemkab Rohul, Achmad tegas menampiknya. Namun diakuinya, persoalan pembayaran utang pihak ketiga,  kini ada perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan DPRD terkait boleh tidaknya pembayaran utang di APBD murni dan ini masih menjadi kendala utama.

"Hibah tidak ada masalah, tapi memang  menjadi persoalan utang pihak ketiga, dalam ketentuan Depdagri utang itu harus dimasukkan dalam APBD sementara DPRD berasumsi lain," tutur Achmad.

Menurutnyaan Pemkab Rohul berkewajiban membayar utang kepada pihak Ketiga yang sudah melaksanakan kegitan di APBD 2015, karena untuk menyelesaikan kegiatan APBD 2015 itu, sebagian rekanan banyak berutang kepada bank. Namun Achmad setuju, sebelum dibayarkan, seluruh kegiatan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Bagi Pemkab Rohul dana pihak ketiga itu harus dibayarkan, karena mereka sudah melaksakana kegiatan, apalagi sebagaian rekanan meminjam uang ke bank untuk melaksanakan kegiatan itu, Hhtan itu kan ada bunga, wajib mereka bayar, tapi kan DPRD berasmusi lain kan kasihan pihak ketiganya," pungkasnya.

Bingung
Sementara itu, anggota DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, menjelaskan kini pihak di DPRD Rohul juga mengalami kebingungan, karena sebelumnya pihak pemerintah hanya mengajukan utang sebesar Rp26 M, tiba-tiba berubah menjadi Rp36 M.

"Kemudian baru-baru ini bertambah lagi menjadi Rp42 M, jadi harus ada dong pemeriksaan dari BPK-RI, kita khawatir hutang mereka bilang begini, tapi harus ada yang harus bisa dipertangung jawabkan," tutupnya.

Masih Novliwanda Ade Putra, sebenarnya anggota DPRD Rohul juga lebih berkeinginan supaya APBD Rohul segera disahkan, karena sudah 3 para wakil rakyat belum menerima gaji 1 rupiah pun.

"Kita tidak ingin nanti ada masalah lain, lebih kita pahit-pahit berhitung supaya kita selamat nantinya, sabarlah, nanti disahkan tahu-tahu bermasalah, kan kita juga yang repot," imbuh Novliwanda Ade Putra yang juga Ketua TIDAR Rohul. (adv/humas)