TOKYO (riaumandiri.co)- Kandidat terdepan Partai Republik dalam pencapresan Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memicu kekhawatiran di Jepang. Hal ini terjadi setelah Trump melontarkan komentar mengenai hubungan Jepang-AS, khususnya dalam bidang keamanan.

Aliansi AS-Jepang menjadi hal penting dalam kebijakan keamanan Jepang, beberapa dekade terakhir. Namun kekhawatiran muncul beberapa tahun terakhir, soal apakah AS akan terus membela sekutu pentingnya di kawasan Asia itu. Pernyataan Trump dalam kampanyenya akhir tahun lalu, semakin memperbesar kekhawatiran Jepang tersebut.

"Jika seseorang menyerang Jepang, kita harus segera bergegas dan memulai Perang Dunia III, oke? Jika kita diserang, Jepang tidak perlu membantu kita," sebut Trump dalam kampanyenya, akhir tahun lalu, seperti dilansir Reuters, Senin (21/3).
"Entah bagaimana, itu terdengar tidak adil," imbuhnya.

Trump juga menuding Jepang mencuri lapangan pekerjaan dan mengkritik pakta perdagangan 12 negara yang dipimpin AS, Trans-Pacific Partnership (TPP). Pernyataan Trump itu menuai tanggapan dari salah satu menteri pemerintahan Jepang.

"Jika Anda mendengarkan komentar-komentarnya (soal keamanan), Amerika Serikat akan terisolasi, jadi saya pikir akan muncul kekhawatiran besar dari negara-negara sekutu (AS)," ucap Itsunori Onodera yang menjabat Menteri Pertahanan Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, kepada Reuters.

Otoritas Jepang bereaksi sama seperti orang-orang kebanyakan di dunia saat menanggapi meroketnya Trump. Beberapa minggu terakhir, menurut sumber pemerintah, otoritas Jepang mulai menanggapi Trump serius dan mulai mencari siapa-siapa yang menjadi penasihatnya dalam isu keamanan.

Sumber Jepang menyebut, para pembuat kebijakan Jepang tidak terpancing untuk menyangkal berbagai retorika Trump yang kontroversial. Namun mereka mengharapkan agar Trump berubah jika nantinya terpilih menjadi Presiden AS. Untuk saat ini, otoritas Jepang meyakini jika Trump terpilih, dia akan memperlengkapi diri dengan para pakar yang menghasilkan kebijakan-kebijakan lebih realistis.(dtc/ara)