JAKARTA (riaumandiri.co)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah sebelum melanjutkan pembangunan proyek Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengumpulkan moral antikorupsi, sebelum benar-benar melanjutkan pembangunan Hambalang, agar tak seperti pemerintahan sebelumnya.

"Yang tidak tegas di dalam kasus Hambalang ialah yang tidak kita punya di masa lalu yaitu rasa antikorupsi. Oleh sebab itu sebelum dilanjutkan kembali, dihitung total dan moral antikorupsinya," kata Saut saat dikonfirmasi, Senin (21/3).

Mantan Staf Badan Intelijen Negara (BIN) itu menegaskan, tak ada masalah jika proyek yang dikerjakan saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilanjutkan setelah mangkrak bertahun-tahun akibat terbongkarnya praktik korupsi.

"Enggak masalah dilanjutkan, kita punya dana, punya keahlian, teknologi, lokasi, dan sumber-sumber yang lain," tukasnya.
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sudah mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan pembangunan proyek Hambalang. Rencana Kemenpora itu pun didukung oleh Presiden Jokowi.

Dukungan Jokowi itu ditunjukkan dengan melakukan kunjungan ke lokasi proyek Hambalang itu pada Jumat 18 Maret 2016 bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadi Muljono dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP

Sekedar informasi, kompleks olahraga Hambalang terbengkalai lantaran terkuaknya praktik korupsi yang menjerat mantan Menpora, Andi Mallarangeng, Sekretaris Menpora Wafid Muharam, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum hingga Angelina Sondakh.(okz/ara)