Pekanbaru (riaumandiri.co)-Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, kembali menyentil kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Provinsi Riau, yang memiliki rapor merah kinerja tahun 2015 yang lalu. Pada tahun 2016 ini masih ada juga SKPD yang rapor merah tersebut membandel dan tidak patuh dengan perintah yang telah diberikan.

"Saya geram juga melihat SKPD ini, masih ada juga yang tidak patuh. Saya masih memegang rapor merah SKPD ini, dan saya bawa terus," ujar Plt Gubri, saat menyampaikan sambutan pada acara forum konsultasi publik Provinsi Riau tahun 2016, di Gedung Daerah, Senin (21/3).

Ditegaskan Plt Gubri, setiap SKPD telah menyusun anggaran untuk kegiatan di tahun 2016 ini. Dalam pelaksanaannya harus dalam proses percepatan realisasi anggaran APBD 2016. Namun masih ada saja SKPD yang membandel, seperti saat pengadaan barang dan jasa di masing-masing SKPD.

Dimana roda pemerintahan Pemprov Riau sudah hampir berjalan satu semester, masih banyak SKPD yang terlambat memasukkan Rencana Umum Pelelangan (RUP), dan terakhir DPA masih ada yang lambat menyampaikan. Ini menandakan bahwa SKPD tersebut tidak serius menjalankan tugasnya sebagai pimpinan. Kepala dinas tidak seharusnya tergantung kepada bawahannya.

"Itulah tugas dari kepala dinas, sudah saya sampaikan kalau tidak sanggup Plt Gubrisilahkan berhenti," tegas Plt Gubri, di hadapan seluruh peserta rapat, yang dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, tokoh masyrakat, elemen mahasiswa, anggota DPRD dan undangan lainnya.

Dikatakan Plt Gubri, bagi para kepala SKPD yang memiliki rapor merah tidak akan diizinkan untuk keluar daerah. Sebelum tugasnya untuk memperbaiki instansi yang dipimpinnya selesai dijalankan dengan baik.

Bahkan kata Plt Gubri, ada juga kepala SKPD yang rapor merah meminta izin untuk keluar daerah pada dirinya."Jadi ada yang minta izin perjalanan dinas keluar daerah, saya bilang tidak ada izin-izin. Saya selalu melihatkan catatan kepada mereka," kata Plt Gubri.

Untuk itu, ia mengingatkan kembali kepada seluruh kepala SKPD pelajaran pada tahun 2015 yang lalu cukup untuk menjadi pelajaran. Jangan sampai pada tahun ini terulang kembali. Plt Gubri juga menyampaikan kepada DPRD Riau ikut membantu dalam mengawasi kinerja SKPD.

Sementara itu, acara tersebut bertujuan untuk menyampaikan rencana kerja tahun 2017 mendatang, yang dilaksanakan Pemprov Riau sekaligus menjadi ajang tukar pandangan baik terhadap pejabat dan pemuka masyarakat termasuk mantan pejabat.

Beberapa rencana yang disampaikan oleh Plt Gubri, diantaranya terkait ekonomi makro, kinerja pembangunan, arah kebijakan pembangunan Riau tahun mendatang, termasuk prioritas yang akan dilakukan, serta target dan capaian kinerja pembangunan antara 2014-2015.

Sejumlah prioritas pembangunan disampaikan, dimana Pemprov Riau berusaha meningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Riau, khususnya di kawasan pesisir. Prioritas pembangunan sangat diperlukan untuk menunjang sektor-sektor lainnya, baik secara ekonomi kerakyatan, investasi serta pengembangan sumber daya manusia.

"Pembangunan infrastruktur adalah kunci, karena itu peningkatan infrastruktur menjadi prioritas kita terutama di daerah kawasan pesisir. Baik itu pembangunan jalan atau sarana dan prasarana untuk mendukung sektor lainny," ujar Plt Gubri.

Selain itu, pengembangan dunia pariwisata juga menjadi perhatian. Diharapkan banyaknya destinasi yang dinilai tak kalah menarik dibandingkan provinsi lainnya ke depan akan menjadi sektor handalan di Riau.***