BENGKALIS (riaumandiri.co)-Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis mendesak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  merevisi kembali Surat Keputusan  tentang 16 mobil dinas yang diprioritaskan nyeberang tanpa harus melalui antre.

Seperti disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syahrial Basri, Rabu (16/3), saat rapat dengan Dishubkominfo, pihaknya telah menyampaikan bahwa pemberlakuan istimewa terhadap 16 mobil dinas tan pa harus antre untuk menye berang, menjadi perbincangan hangat di media sosial.

“Salah satu yang kita sorot itu. Seperti asisten, kawan- kawan melalui media sosial mempermasalahkan kok asisten bisa diprioritaskan. Kalau asisten itu dalam rangka kerja menggantikan tugas Bupati, tentu harus disertai dengan surat tugas sebagai dasar. Apalagi hal yang mendesak untuk kepentingan daerah, kita bisa maklumi hal itu,’’ ujar Syahrial.

“Tapi jangan serta merta ini di salah artikan mereka yang menerima dispensasi (prioritas). Makanya kita minta SK itu direvisi, ada kondisi- kondisi yang mereka bisa nyeberang tanpa antre,” jelasnya.

Kedua, Komisi II mengusul kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dishub agar menggelar pertemuan yang lebih besar yang melibatkan Forkopimda terkait  persoalan antrean di Roro ini.

“Karena untuk menertibkan oknum- oknum tertentu, itukan harus pimpinan oknum tersebut yang nertibkan.

Makanya harus disampaikan di forum formal agar menjadi keputusan bersama,” pinta Ketua Komisi II ini.

Ketiga, Komisi II mendorong Dishubkominfo Kabupaten Bengkalis agar melakukan rekayasa lalu lintas di pelabuhan, karena lalu lintas yang ada di Pelabuhan Roro masih mengenakan sistem yang lama. “Saat ini kan ada 2 pintu masuk. Kita ingin, sistemnya cuma ada 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Sehingga penertiban antrean bisa dimaklumi semua orang,” pungkasnya.

Terakhir, Politisi Golkar ini meminta Dishubkominfo gencar melakukan sosialisasi yang tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Salah satunya dengan meletakkan papan informasi di pelabuhan roro. ***