riau Siaga Darurat Karhutla

Pangdam Marahi Kadishut

Pangdam Marahi Kadishut

PEKANBARU (riaumandiri.co)-Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Lodewyk Pusung, memarahi Kepala Dinas Kehutanan Riau, karena dinilai tidak serius bekerja dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau.

Sejauh ini, pihaknya melihat jajaran TNI/Polri yang lebih banyak berjibaku di lapangan dalam memadamkan api. Padahal, seharusnya Dinas Kehutanan juga ikut bertanggung jawab karena hal itu adalah leading sektornya instansi tersebut.

Hal itu dilontarkan Pangdam saat menghadiri rapat evaluasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, di Posko Karhutla Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Senin (7/3).

Hadir dalam kesempatan itu Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, Danrem 031/WB Brigjen Nurendi, Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan, Komandan Lanud Marsma TNI Henri Alfiandi, serta sejumlah stake holder lainnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga menyatakan Riau masuk dalam status Siaga Darurat Karhutla hingga tiga bulan ke depan. Langkah itu ditempuh, lebih sebagai upaya pencegahan setelah enam kabupaten di Riau terlebih dahulu menetapkan status serupa.

"Saya hadir ke mari untuk ikut rapat evaluasi. Kami bersama Polri disalahkan dari pusat karena masih ada kebakaran di Riau. Ini bisa kami terima, karena memang faktanya masih ada rakyat


Pangdam yang membakar lahan," ujar Lodewyk.
Lodewyk kemudian mempertanyakan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Karena dari pantauan pihaknya, selama ini TNI/Polri yang lebih banyak berjibaku di lapangan dalam mengantisipasi kebakaran lahan.

"Tapi kami tidak melihat apa yang sudah dilakukan dinas kehutanan. Dinas kehutanan ini jangan menari-nari di atas penderitaan kami. Jangan menari di atas penderitaan Danrem dan Kapolda Riau dan Plt Gubernur Riau. Mana tanggung jawab dinas kehutanan soal kebakaran lahan ini," tegas Lodewyk.

Lodewyk mengingatkan, soal kebakaran lahan dan hutan bukanlah tugas pokok dari TNI/Polri. Walau demikian, TNI/Polri sudah berusaha maksimal dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kebakaran lahan. TNI/Polri juga sudah membuat kanal sekat di areal gambut dalam mengantisipasi kebakaran ini.

"Dinas kehutanan apa yang dikerjakan selama ini? Dinas kehutanan itu adalah instansi yang paling bertanggung jawab soal lahan dan kehutanan. Tapi  setiap TNI/Polri bekerja di lapangan, tidak ada dinas kehutanan," kata Lodewyk dengan nada tinggi.

"Jangan dinas kehutanan itu menari-nari di atas penderitaan TNI/Polri ya," tegasnya kembali.

Ditambahkan Pangdam, masih terulangnya Karhutla saat ini, menunjukkan Riau gagal mensosialisasikan pencegahan Karhutla. Apalagi, musibah ini sudah terjadi sejak 18 tahun lalu.

"Tidak salah kalau Riau dinyatakan gagal, buktinya terjadi lagi pembakaran. Padahal baru enam bulan saya dari sini, sekarang terjadi lagi. Siapa yang membakar ini, kalau memang masyarakat, berarti sosialisasi pencegahan tidak berjalan," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Jendral bintang dua ini, kebakran lahan dan hutan yang terjadi di Riau ini juga menjadi tanggungjawab dari pihak Kehutanan. Karena kebakaran yang terjadi menjadi leading sektor dari Kehutanan.

"Saya tanya orang kehutanan mana, berapa anak buah di lapangan. Kami ini TNI, Polri sifatnya cuma membantu, bukan pembantu. Pihak Kehutanan itu ikut bersama-sama dengan kita. Kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mari bersama-sama kita untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran ini," tegas Pangdam lagi.

Disinggung mengenai langkah ke depannya, Pangdam mengatakan akan menerjunkan sebanyak 1.000 personilnya di beberapa daerah yang mulai mengalami Karhutla, seperti Dumai, Bengkalis, Rohil Pelalawan dan Siak.

"Saya sudah memerintahkan untuk mengirimkan kembali empat SSK personil TNI lagi, untuk membantu di Riau. Kita akan melakukan pencegahan lebih awal dan melalukan patroli. Sejauh ini memang yang melakukan pembakaran itu masyarakat, kita akan amankan siapa saja yang melakukan pembakaran," tegasnya.


Siaga Darurat Sementara itu, Plt Gubri dalam kesempatan itu mengatakan, Pemprov Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla. Langkah ini diambil setelah enam kabupaten telah mengeluarkan SK siaga Darurat Karhutla, yakni, Kabuparen Meranti, Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Pelalawan dan Kota Dumai.

"Mulai hari ini, status Siaga Darurat Karhutla di Riau sudah ditetapkan. Ini dalam rangka percepatkan pencegahan Karhutla. Semua kita dalam posisi siaga," ujarnya.

Plt Gubri juga menegaskan kepada seluruh kepala desa di Riau untuk tidak bermain-main dalam mengeluarkan surat jual beli tanah. Terutama bagi spekulan-spekulan yang akan membeli tanah untuk membuka lahan dengan cara membakar lahan.

"Kepala desa harus berperan aktif lagi untuk melakukan aksi pencegahan kebakaran di daerahnya. Jangan main-main dengan mengeluarkan surat untuk pengusaha yang akan membuka lahan. Apalagi dengan membakar, sosialisasikan membukan lahan dengan tidak membakar lahan," kata Plt Gubri.

Sedangkan terkait penilaian Pangdam terhadap kinerja Dinas Kehutanan, Plt Gubri tak menampiknya. Ia mengakui, terulangnya Karhutla saat ini meski masih kecil, adalah akibat terlambatnya pencegahan oleh pemerintah daerah.

"Kita memang belum berhasil sosialisasikan Karhutla kepada masyarakat. Ini harus jadi bahan evaluasi ke depan. Buktinya sekarang masih ada lahan yang terbakar di beberapa kabupaten. Untuk itu mari kita bersama untuk kembali menggencarkan pencegahan kebakaran, dan tingkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan Dinas Kehutanan yang tidak ikut serta dalan pencegahan tersebut, Plt Gubri kembali menegaskan bahwa yang menjadi sorotan dari Pangdam adalah, kementerian Kehutanan. Karena sebagai wilayah yang terbakar merupan bagian dari open akses Kementerian Kehutanan dan kepemilikannya belum ada.

"Jadi dalam hal ini BKSDA dan Manggala Agni, juga harus turun, begitu juga dengan pasukan-pasukan yang dibentuk kementerian, ini dia yang dikatakan Pangdam," ungkap Plt Gubri.

Usai rapat, Pangdam I Bukit Barisan dan unsur Muspida Riau langsung meninjau kebakaran lahan di daerah Dumai dan Bengkalis serta Meranti.

Tetap Terlibat Terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, saat dihubungi melalui WhatsApp, menanggapi pernyataan Pangdam dan Plt Gubri, mengatakan, sejauh ini pihaknya tetap terlibat dalam pencegahan dan penangangan Karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. Sejauh ini yang bekerja adalah Manggala Agni.

Menurutnya, ada lima provinsi termasuk Riau, yang masuk dalam target penanganan. Untuk tahun 2015 kemarin, yang paling parah bukan kebakaran dalam kawasan hutan, melainkan pada lahan gambut dan perkebunan. Selain itu, yang terparah sebenarnya bukan Riau, melainkan Sumatera Selatan.

"Saya tangani sejak November 2014, di Riau dan titik apinya menurun. Jadi saya kira perlu diceck lagi validitas pernyataan Pangdam. Ini saya berikan laporan harian Daops Manggala Agni dari lapangan ya. Mungkin bagus juga ditanyakan agar lebih spesifik yang dimaksud apa dan lokasinya di mana. Kan kawan-kawan tahu sendiri kita struggle bersama-sama," tambahnya. ***