SELATPANJANG (riaumandiri.co) – Sejumlah rekanan di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, mengeluhkan lambannya proses pencairan dana di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD), yang menjadi pintu terakhir pencairan dana.

Padahal para rekanan sudah menunggu lama pencairan itu, karena hal itu proyek yang sudah dikerjakan tahun 2015 lalu.
“Kami berharap pihak DPPKAD bisa segera memperbaiki sisitem komputerisasi administrasi keuangan itu, karena pembayaran utang proyek tahun 2015 lalu sudah menjadi komitmen pemerintah menjadi prioritas pembayaran tahun 2016 ini,” ungkap Ketua Himpunan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Hipsindo) Kepulauan Meranti Mulyono, kepada sejumlah wartawan di Selatpanjang baru-baru ini.

Belum lama ini juga, Bupati Irwan pernah menegaskan bahwa pembayaran utang kegiatan tahun 2015 dijadikan prioritas untuk diselesaikan.

Mulyono mengatakan, semakin lama proses pencairan akan semakin merugikan para rekanan. Soalnya  rekanan terpaksa mengajukan kredit bank untuk menalangi kegiatan. Jadi semakin lama pembayaran ditunda, maka akan semakin besar pula beban bunga kredit yang ditanggung pihak rekanan.

Dia juga berharap DPPKAD dalam menggunakan sistem komputerisasi keuangan itu agar menggunakan sistem yang simple dan mudah sehingga pelayanan bisa lancar, efesien dan efektif.

"Tahun lalu itu sudah bagus, tidak ada hambatan. Tapi kami dengar sekarang ini sistem administrasi baru. Dan kalau ternyata kurang bagus, ya diganti saja programnya,”saran dia lagi.

Kepala DPPKAD Bambang Surianto mengaku sistem administrasi keuangannya saat ini mengalami gangguan. Namun dia menegaskan pihaknya sedang berusaha keras memperbaiki sistem tersebut bersama pihak konsultan.

Bambang juga menjelaskan bahwa sistem yang dipakai saat ini disebut SIMDA, dan sebelumnya menggunakan sistem SIPKAD.“Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi sistem itu sudah kembali normal,”ucapnya.

Di tempat terpisah, Kabag Humas Ery Suhairi S.Sos mengakui kalau para kepala SKPD juga merasakan hal apa yang dialami oleh para rekanan. Akibat gangguan komputerisasi tersebut juga dialami para Satker yang butuh pencairan dana.

“Saya berani mengatakan bahwa sejak APBD disahkan hingga saat ini belum ada pencairan. Sehingga banyak juga rekan-rekan di Satker mengeluhkan gangguan ini,”kata Ery.

Akibatnya sebut Ery, kendala kerusakan sistem itu memaksa sejumlah SKPD terpaksa mencari pinjaman untuk biaya pelaksanaan kegiatan, terutama untuk biaya operasional.

“Yah, contohkan saja untuk beli alat tulis kantor, dan keperluan lain yang mendesak terpaksa harus ngutang dulu. Karena sistem komputerisasi keuangan sedang error,”pungkas Ery.(jos)