JAKARTA (riaumandiri.co)-Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menyatakan pihaknya bersedia mencabut pembekuan PSSI. Namun untuk pencabutan itu, pihaknya mengajukan sembilan syarat yang harus dipenuhi, termasuk keharusan federasi taat pada sistem hukum nasional.

Hal itu diutarakannya saat pertemuan dengan Komisi XI DPR RI, Selasa kemarin. Pengajuan syarat tersebut merupakan kelanjutan dari

Menpora
pertemuan antara Menpora, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI dengan Presiden Joko Widodo, pekan lalu.

Sebelum mengajukan sembilan syarat, Kemenpora juga meminta jaminan pada Komite Ad-Hoc supaya FIFA menyetujui pembentukan Tim Kecil yang sebelumya sudah disepakati saat audiensi perwakilan FIFA dengan Presiden RI, 2 November 2015 lalu. Menpora juga meminta Tim Kecil itu memiliki kedudukan hukum menggantikan Komite Ad-Hoc yang ada kini.

Setelah Tim Kecil diakui FIFA, PSSI diminta memenuhi sembilan syarat yang diminta pemerintah. Di antaranya adalah keharusan mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional dan mengizinkan kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI sebagai pengawas dan pengedali.

PSSI juga diminta menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi. Hal lainnya, PSSI juga ditarget untuk meraih prestasi di beberapa turnamen yang digelar seperti Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017, lolos PraKualifikasi Piala Dunia tahun 2018 dan lolos Asian Games XVIII tahun 2018.

"Ya itu target boleh-boleh saja. Kalau akhirnya hanya dapat posisi dua tiga boleh saja. Yang penting ada garansi bahwa timnas kita bisa di AFF. Kan di dalam manajemen harus berbasis target. Tapi at least bisa lebih," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.

"Begitu persyaratan yang kami ajukan. Sifatnya optional kajiannya Kemenpora. Kalau Presiden RI mengatakan hanya sekian saja dari syarat yang kami ajukan, kami akan mengikuti. Kalau Baku itu kan artinya sudah di SK-an," lanjut dia.

Berikut 9 syarat Kemenpora pada PSSI
1. Menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan oleh PSSI melalui pengawasa dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah. Selanjutnya, menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepakbola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan bukan sebagai bentuk intervensi pemerintah.

Selanjutnya, PSSI diminta mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional dan berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepakbola untuk kepentingan peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional.

Pemerintah juga meminta PSSI menjamin adanya keterbukaan informasi publik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan atau publikasi serta menjamin terselenggaranya pola pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, serta transparan.

Selanjutnya, PSSI diminta menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan persepakbolaan nasional serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku olahraga profesional serta menjamin tercapainya prestasi tim nasional sebagai juara satu dalam event yakni Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017 dan Lolos Pra Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018 serta Asian Games XVIII tahun 2018. Terakhir, PSSI diminta mempercepat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai yang diharapkan pemerintah dengan tetap memperhatikan statuta FIFA paling lambat harus dilaksanakan akhir bulan April 2016. (dtc, sis)