SABAK AUH (HR)- Masyarakat Desa Laksamana mengaku kaget mendengar pembangunan pabrik kelapa sawit di sawah tadah hujan warga akan dilanjutkan. Warga khawatir, lokasi PKS yang berada di Sungai Bayam, perbatasan  Desa Laksamana dengan Desa Belading limbah akan menggerus lahan pertanian.

Selain itu, warga takut hasil pengolahan buah sawit PKS membuat udara tercemar. Apalagi, lokasi sawah tersebut dekat dengan pemukiman warga.

Diungkapkan Pardi (40), warga Laksamana, meski ia tinggal jauh dari lokasi rencana pembangunan PKS itu, namun ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dekat pemukiman ada PKS. "Saya lama kerja di Duri, dekat PKS. Kalau pagi aroma udara harum, seperti jagung rebus, agak siang bau berubah menjadi busuk, kalau sore lebih busuk," terang Pardi.

Tolak
Sementara itu, upaya masyarakat menolak rencana pendirian PKS itu kandas. Pembangunan PKS sepertinya tetap berjalan. Padahal masyarakat Dusun Sungai Bayam tidak mengizinkan jalan mereka dilalui oleh kendaraan perusahaan, atau kendaraan angkutan untuk keperluan perusahaan.

"Dari awal kami menolak, cuma saat rapat kami terpojok. Soalnya dari peta, sawah kami masuk ke areal perkebunan. Ini yang harus dijadikan evaluasi bagi pemerintah, dari awal kampung ini ada, daerah itu diperuntukan tanaman padi," kata Yanto, warga setempat, Minggu (1/2) saat memanen padi yang berada di sepadan lahan yang akan didirikan PKS.

"Masyarakat satu suara, tidak membenarkan jalan kita digunakan perusahaan. Setelah itu, pihak perusahaan berunding dengan desa sebelah, masyarakat Desa Belading juga menolak. Dari rapat terakhir kemarin, pihak perusahaan mau buat jalan sendiri, di perbatasan Desa Laksamana dan Belading, tembusnya ke tikungan jalan besar (jalan lintas Siak-Sungai Pakning)," ujarnya.

Meski mengaku telah menjual lahan ke pihak perusahaan, petani ini mengaku tidak bisa mengelak. "Saat oran itu datang ditemani pegawai, Iyus Rizal, mengaku dari Dinas Kehutanan, dan mengatakan hanya lahan saya yang belum dijual. Saya bingung, akhirnya saya jual juga," ujarnya.

Di sisi lain, petani yang berada di areal yang akan didirikan PKS mengaku, tahun ini mendapatkan bantuan bibit padi dari Dinas Pertanian. Hal itu menunjukkan, kelompok tani yang berada di areal ini diakui oleh pemerintah. "Ii padi rendah mas, kelompk kami dapat bantuan dari Dinas Pertanian," ujar petani yang sedang panen padi.

Petani ini mengaku khawatir, jika PKS berdiri di areal sawah, maka ratusan hektare sawah satu hamparan bisa beralih fungsi, jadi perkebunan atau bahkan tempat usaha. "Bukan tidak mau desa saya ramai, tapi kemana kami nanti mau menanam padi," ujarnya.

Iyus Rizal saat dikonfirmasi melalui telpon seluler mengatakan, dari peta Dinas Kehutanan sawah tadah hujan itu masuk ke peta areal perkebunan. Meski ia mengakui pernah turun dan melihat ada tanaman padi di sana, namun secara administrasi sawah tadah hujan itu tidak tercatat sebagai lahan yang telah menyumbangkan bahan pangan.

"Rekomendasi izin bukan hanya dari Dinas Kehutanan, tapi dari tim pemerintah nanti yang mengeluarkan," tegas Iyus Rizal. Sementara, Kepala Badan Penanam Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Siak, Harianto saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, hingga berita ini ditulis belum memberikan keterangan sejauh mana progres perizinan PKS yang akan berdiri di sawah tadah hujan tersebut. ***