PEKANBARU (riaumandiri.co)-Walikota Pekanbaru, Dr H Firdaus menegaskan, dirinya belum memberikan rekomendasi terkait pengunduran diri 8 kepala Puskesmas yang telah mengajukan surat kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

"Untuk 8 Kepala Puskesmas yang menyatakan mengundurkan diri, saya belum bisa memberikan rekomendasi, terlebih dahulu harus dipelajari permasalahan secara komprehensif. Makanya kami bentuk tim terpadu untuk mempelajari permasalahan," kata Firdaus.

Wako menduga, mundurnya 8 Kapus tersebut karena disebabkan permasalahan miskomunikasi, namun Ia belum bisa memastikan, karena harus terlebih dahulu ditemukan permasalahan pasti sebelum memberikan izin pengunduran diri.

"Yang jelas untuk pengunduran diri 8 kepala Puskesmas, tak bisa secepatnya diputuskan, kami akan pelajari dulu dan telusuri permasalahan,” sebutnya.

Selain menyinggung terkait mundurnya 8 Kepala Puskesmas, wako juga menyinggung tentang para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang baru dilantik.

Pasalnya Ia tak ingin kejadian seperti pejabat eselon II yang mudur dari jabatannya, untuk itulah wako mengingatkan, agar bawahannya bekerja serius mengemban amanah dan tidak berpura- pura.
Wako

"Untuk beberapa pejabat yang baru dilantik belum lama ini, saya ingatkan, kepada seluruhnya, untuk tidak berpura-pura. Kalau tak mampu bekerja bilang saja, dan jangan buat saya kecewa,” tegasnya.

Tindakan mundur dari jabatan yang dilakukan oleh 8 Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Kapus) secara masal menjadi tanda tanya. Saat ini diketahui Tim yang dibentuk Pemerintah Kota Pekanbaru masih bekerja mencari inti permasalahan yang terjadi sebenarnya.

Agendakan Hearing

Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, mengagendakan pemangilan kedelapan Kepala Puskesmas yang menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

"Kita perlu mengetahui dengan jelas apa alasan pengunduran diri dari kepala Puskesmas ini," sebut Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal, pada wartawan, Senin (15/2).

Tujuan pemangilan ini kata Nofrizal, juga bagaimana masyarakat tahu persoalan yang terjadi dengan jelas."Agar masyarakat tidak berasumsi yang lain-lain, maka kita pertanyakan langusung kepada kepala puskesmas yang mundur tersebut," ujar Nofrizal.

Nofrizal mengakui, jika sampai saat ini, pihaknya belum mengetahui sebab mundurnya kepala puskesmas tersebut."Jika mundurnya delapan kepala puskesmas tersebut ada intervensi, tentu kita ingin tahu siapa yang mengintervensinya. Sebagai aparatur pemerintah khususnya PNS tidak boleh mendapat tekanan dalam melaksanakan pekerjaan," ujar Nofrizal.

Selain itu kata Politisi PAN ini, pemanggilannya ini juga akan membahas masalah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Seperti masalah penanganan DBD serta tingginya tingkat penderita DBD. Kemudian soal resep obat yang diberikan kepada masyarakat dari puskesmas.

"Sesuai infonya, masyarakat hanya dikasih obat, tanpa dilakukan cek secara langsung. Termasuk juga masalah sarana prasarana puskesmas yang ada,"imbuh Nofrizal.***