TELUK KUANTAN (riaumandiri.co)-Besarnya potensi konflik yang akan terjadi akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuansing menjadikannya salah satu "bom waktu" yang sewaktu-waktu bisa meledak menimbulkan konflik besar di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Kepala Kesatuan Bangsa Politik Kuansing, Linskar, Minggu (14/2), masalah aktivitas PETI ini selalu masuk dalam pembahasan Kominda Kuansing, terutama saat rapat dengan pihak kepolisian, intelejen, TNI dan Kejari, untuk memetakan potensi konflik yang akan terjadi di daerah.

"Terjadinya konflik karena PETI ini sangat besar, makanya selalu kita bahas dan laporkan ke Kominda. Dampaknya, selain menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar," ujarnya.

Keresahan ini lanjutnya, akan menimbulkan potensi konflik, karena aktivitas PETI ini dilapangan juga sarat akan kepentingan oknum tertentu, yang disinyalir mendapatkan keuntungan yang cukup besar. "Banyak kepentingan sejumlah oknum yang ikut menikmati, selain aktivitas ini juga melibatkan masyarakat kita," katanya.

Timbulnya masalah PETI di Kuansing juga disebabkan masalah ekonomi masyarakat yang kian sulit, dampak harga komoditi karet yang terus anjlok dan tingginya hujan, serta sulitnya lapangan kerja, sehingga masyarakat lebih memilih menambang emas secara ilegal, tanpa memikirkan dampak kerusakan yang ditimbulkan.

"Kalau semua serius sebenarnya masalah PETI ini tidak ada lagi, tentunya dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau masyarakat ada pekerjaan lain saya rasa mereka mau meninggalkan pekerjaan ini,"katanya.
Kemudian semua aktivitas yang ada dihentikan, termasuk di daerah luar terutama di bagian hulu Sungai Kuantan di Sumbar yang kabarya masih terus berlangsung berskala besar.(adv/humas)