Pekanbaru (riaumandiri.co)-Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Riau bersama TNI dan Polri dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) pada tahun 2015 yang lalu.

 

Untuk itu, pada tahun 2016 ini, PNPB akan menjadikan konsep yang dilakukan oleh Riau sebagai percontohan daerah lain dalam upaya pencegahan Karlahut, agar tidak terjadi lagi kebakaran yang sama pada tahun 2015 lalu.

 

"Menindaklanjuti arahan dari Presiden, untuk segera melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan, agar tidak terjadi kembali di tahun 2016 dan seterusnya. Jadi kita mengoperasionalisasikannya. Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Riau, dan ini akan menjadi contoh darah lain," ujar kepala BNPB, Willem Rampangilei, saat mengadakan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Riau, Bupati dan Walikota, serta TNI dan Polri, Rabu (27/1), di ruang melati Kantor Gubernur Riau.

 

Dijelaskan Willem, dalam upaya pencegahan Karlahut di seluruh wilayah Indonesia dimana konsepnya berbentuk pencegahan Karlahut berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Dimana diadakan pengorganisasia prioritas daerah rawan kebakaran, dengan merekrut petugas pelaksana dilapangan 5-10 orang.

 

Seluruh petugas yang ada di setiap desa, harua bekerja efektif, efisien dan ekonomis. Sebelum bertugas diberikan pelatihan dan peralatan pemadam.

 

"Semua Penganggaran harus dihitung secara cermat, dukungan logistik, insentif bagi desa yang berhasil bebas api. Saya mengharapkan dalam sepuluh hari kedepan pengorganisasianya sudah terbentuk melalui Gubernur, Danrem, Polda dan Pemkab," tegas Kepala BNPB ini.

 

Kebakaran hutan dan lahan yang selama ini terjadi, kata Willem, karena tidak adanya pencegahan sejak dini. Kemampuan perusahaan dalam Pencegahan tidak memadai, bahkan kebakaran terjadi di lahan perusahaan. 

Tahun

Selain itu penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera.

"Selama tahun 2015 kerugian akibat kebakaran di seluruh wilayah Indonesia mencapai Rp221 triliun. Belum termasuk kerugian non materil, kesehatan, pendudukan, serta kehidupan yang terganggu. Belum lagi hubungan dengan negara tetangga dan ini menjadi isu internasional. Untuk itu kita memperkuat upaya pencegahan, terpadu, terukur azas operasinya," ungkapnya.

 

Terkait dengan anggaran yang akan dibutuhkan dalam upaya pencegahan, seluruh pemerintah daerah menghitung semua anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang akan dijalani. Termasuk menginventarisir sumber-sumber anggaran.

 

"Tentu anggarannya ada dari APBD, ada dari perusahaan, dari donor dimana sudah ada yang menawarkan dari world bank dan dari China. Dan terakhir anggaran dari pemerintah pusat, nanti kita hitung baru diputuskan," jelasnya.

 

Sementara itu, Danrem 031 WB, Brigjen TNI Nurendi, mengatakan, sejauh ini belum ada satu pun jaminan kalau Karlahut di Riau tahun ini tidak akan terjadi lagi. Hanya komitmen masyarakat lah yang bisa menjamin Riau bebas kabut asap Karlahut.

 

"Kita tidak bisa menjamin kabut asap tidak terulang lagi tahun ini. Kita harus menyadarkan masyarakat, bagaimana cara kita mensosialisasikan dampak kebakaran itu. Sudah saatnya kita merubah pola pikir. Saya yakin, kalau ada niat dan komitmen apa yang kita inginkan dapat terwujud," ujar Danrem, yang menjadi Komandan Satgas penanggulangan Karlahut tahun lalu.

 

Dijelaskan Danrem berdasarkan perkiraan BMKG, Provinsi Riau akan menghadapi musim kemarau panjang (Elnino). Sebagai daerah gambut tentu saja Riau rawan Karlahut, jangan sampai Elnino ini dimanfaatkan oknum membakar lahan.

 

"Sebelum kekhawatiran kita terjadi, alangkah baiknya kita lakukan antisipasi lebih dini. Saya yakin teman-teman di kabupaten kota juga telah mempersiapkan diri menghadapi Elnino pada Februari nanti," kata Jendral bintang dua ini.

 

Untuk personil sendiri pihaknya telah menyiapkan seluruh personil TNI, serta koordinasi bersama Polda, BPBD, masyarakat yang sudah di organisir, akan dikerahkan dan akan digelar kekuatan sekaligus pelatihan pencegahan Karlahut.

 

"Kalaupun personil yang telah kita siapkan tidak mampu, akan disiapkan personil dari Kodam 131 dari Payakumbuh, untuk membantu ke Riau. Itu semua kita siapkan dengan harapan kita tidak tindakan, tetapi pencegahan kebakaran, ini yang kita komitmenkan bersama-sama," tegas Nurendi.

 

Sementara itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, Pemprov Riau terus mensolidkan diri dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Riau. Tahun ini berbagai persiapan kita sudah lakukan, baik koordinasi dengan intansi vertikal dan perusahaan yang bergerak di perkebunan.

 

"Kita harap dengan rakor bersama Kepala BNPB, penanganan Karlahut Riau tahun ini bisa lebih maksimal, dan dapat diminimalisir sedemikian mungkin. Cukup kejadian tahun lalu menjadi pelajaran. Kita terus lakukan pendekatan dengan masyarakat agar turut serta berperan dalam pencegahan kebakaran," harap Plt Gubri.

 

Rakor pencegahan Karlahut bersama kepala BNPB juga dihadiri oleh Bupati dan Walikota se Provinsi Riau. Tampak hadir Bupati Kampar, Jefri Noer, dan Pj Walikota Dumai. Selain itu pimpinan perusahaan-perusahaan perkebunan dan hutan di Riau juga hadir.

 

Pada kesempetan tersebut Pemprov Riau juga memberikan piagam penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap pencegahaan kabekaran, serta media nasional dan lokal yang selama ini telah memberikan masukan dan pemberitaan dalam upaya pemerintah dan tim satgas dalam upaya pemadaman kebakaran tahun lalu. nur