PEKANBARU (HR)-Ketua Komisi E DPRD Riau Masnur, mengaku kecewa dengan sikap manajemen PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, selaku pengelola PLTA Kotopanjang. Pasalnya, instansi tersebut tidak hadir dalam hearing yang digelar pihaknya tanpa alasan jelas.

Padahal, Dewan menilai hearing itu sangat penting. Sebab, dari hearing Dewan berharap bisa mendapat penjelasan terkait kebijakan pengelola PLTA membuka pintu air di bendungan, beberapa waktu lalu. Kebijakan tersebut membuat sejumlah kawasan di Kabupaten Kampar diterjang banjir akibat meluapnya

PLN Mangkir aliran Sungai Kampar.
Tak ayal, Dewan pun mengancam akan membentuk panitia khusus (Pansus) agar masalah itu bisa lebih diperdalam lagi.

Karena ketidakhadiran pengelola PLTA Kotopanjang tersebut, walhasil Dewan hanya bisa meminta keterangan dari pihak lain yang ikut diundang. Di antaranya dari masyarakat korban banjir, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kampar serta Provinsi Riau, Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

"Kita tentu sayangkan sikap PLTA itu. Karena mereka yang paling punya andil dalam masalah banjir itu. Padahal surat undang kita sudah mereka terima. Sesuai laporan pihak ekspedisi, tanda terima diteken seorang bernama Doni. Namun mereka malah tak hadir tanpa penjelasan," ujar Masnur.

"Kita sangat sayangkan ketidakhadiran mereka. Artinya mereka sudah terima surat kita," ungkap Masnur kepada Haluan Riau usai memimpin hearing.

"Kita akan undang PLN kembali. Kalau mereka tidak datang, saya dorong bentuk Pansus dan tadi dari PAN juga sudah mendukung agar dibentuk Pansus. Karena, dengan Pansus kita bisa lebih masuk lagi," tegas Masnur.

Menurut Masnur, banjir yang timbul akibat dibukanya pintu air di PLTA Kotopanjang, terhitung luar biasa. Tidak hanya sekolah serta rumah masyarakat yang terendam, banjir itu juga menimbulkan kerugian tak sedikit, khususnya bagi petani ikan kerambah. Dari informasi yang diterima pihaknya, kerugian petani bahkan mencapai miliaran rupiah.

Karena itu, pihaknya menilai pengelola PLTA Kotopanjang harus bisa memberikan keterangan terkait hal itu. Apalagi, dibukanya pintu air tersebut tanpa diawali dengan pemberitahuan serta dilakukan pada malam hari, saat masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kampar tengah tertidur nyenyak.


Rugi Ratusan Juta salah seorang pemilik kerambah, Zul Parizal mengaku kerugiannya mencapi Rp300 juta lebih.
"Keramba saya  45 petak, isinya 350 ribu ekor ikan, dan telah menghabiskan 672 karung pakan, atau nilai total ikan di dalam kerambah 15 ton setengah.

Setelah banjir, ikan hanya tinggal sekitar 500 kilo lagi, yang mati itu lebih kurang 15 ton, atau kalau diuangkan sekitar Rp300 juta lebih. Sementara untuk kerugian pemilik kerambah di Desa Pulau Tarap dan Desa Tarai bangun mencapai Rp1,8 miliar," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Pak Haji ini juga mengungkapkan dirinya dan beberapa petani kerambah sudah mendatangi PLTA Koto Panjang pada senin (18/1) lalu. "Ketika itu pihak PLTA minta tenggang waktu dua minggu," ujarnya lagi.


Sementara itu Kepala BPBD Riau Edwar Sanger mengatakan, saat ini kondisi puluhan desa yang sempat dihantam banjir, sudah mulai membaik.
"Hari minggu kita ke sana. Umumnya sudah bisa dilewati kenderaan, tidak seperti minggu lalu yang hanya bisa dilewati memakai sampan. Sekarang kita fokus penanganan setelah banjir. Seperti fogging dan obat-obatan,"terangnya.

Edwar Sanger juga menjelaskan status terkini di beberapa daerah di Riau.
"Untuk di Pelalawan dan Kuansing mereka siaga 3. Inhu kemarin sudah siaga 3 tpi sekarang sudah turun. Kan semuanya tergantung pintu PLTA, kalau sudah ditutup semuanya makin membaik," tutupnya. ***