SELATPANJANG (HR)- Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H Iqaruddin menyebutkan pada pelaksanaan anggaran pembangunan kabupaten Kepulauan Meranti 2016, pihaknya akan melakukan efisiensi secara menyeluruh.

Hal itu dilakukan untuk menyikapi terjadinya defisit anggaran pendapatan pada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 ini. Berbagai kiat akan dilakukan sehingga pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan itu bisa berjalan sebagaimana diharapkan.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H Iqaruddin, kepada Haluan Riau Kamis kemarin, usai sidang paripurna pengesahan APBD tahun 2016 tersebut.

Dimana terjadi defisit anggaran pendapatan pada APBD tahun 2016, hingga berkisar Rp114 miliar.
Selain efisiensi yang akan dipertajam pada kegiatan pelaksanaan APBD 2016 tersebut, Pemeritah Kabupaten Kepulauan Meranti sebut Iqaruddin juga akan meniadakan berbagai kegiatan sermonial.

Hanya akan melaksanakan program kerja yang bersentuhan langsung dengan pembangunan atau dengan istilah penggunaan anggaran untuk belanja langsung.

"Diakui juga defisit yang terjadi pada APBD kali ini, juga telah terjadi pada tahun sebelumnya. Hanya saja tahun ini kian dipersulit oleh terjadinya penurunan DBH akibat harga minyak dunia yang turun,”kata Iqar.
Menurutnya, upaya lain yang dilakukan untuk menyikapi defisit anggaran tersebut yakni dengan memaksimalkan penerimaan sektor pendapatan asli daerah.

Sehingga semua potensi PAD akan digali dan ditingkatkan, diharapkan bisa membantu keuangan daerah dalam menjalankan program pembangunan yang menjadi skala prioritas.  
Setelah melalui pembahasan alot dan cukup panjang, akirnya APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016 Kamis pagi kemarin berhasil  diparipurnakan.

Paripurna pengesahan APBD 2016 ini digelar di gedung Balai Sidang DPRD. Juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Muzakir menyebutkan anggaran  pendapatan tahun 2016 sekira Rp1,363 triliun, sementara belanja dianggarkan sebesar Rp1,473 triliun. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp114 miliar.***