PEKANBARU (HR)-Kepolisian Daerah Riau bergerak cepat melakukan pemetaan lahan yang mudah terbakar di wilayah Provinsi Riau. Hal dilakukan mengingat Riau dalam waktu dekat sudah memasuki kemarau kering.
Selain itu, upaya ini sekaligus menyikapi ultimatum yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan akan mencopot Panglima Daerah Militer (Pandam),

Polda Riau
Komandan Resor Militer (Danrem) dan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) yang daerahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meluas serta berakibat bencana asap berkepanjangan.

"Adapun terkait pencopotan, itu merupakan resiko dari pekerjaan. Yang jelas, Polda Riau akan bekerja maksimal dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karlahut) dan melakukan penegakan hukum," sebut Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo, kepada Haluan Riau, Selasa (19/1).

Menurutnya, Presiden Jokowi memang menekankan setiap kepala satuan wilayah melakukan pencegahan karlahut. Hal ini juga dipantau atau dimonitor oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.

"Apabila tidak maksimal, memang ada sanski yang akan diberikan Presiden berupa pencopotan. Apalagi kalau kebakarannya meluas dan menimbulkan bencana asap," tukas Guntur.

Lebih lanjut Guntur mengatakan kalau saat ini semua jajaran di Polres tengah melakukan pemetaan lahan yang rawan terjadi kebakaran. Hal ini dikordinasikan langsung oleh Kepala Biro Operasi Polda Riau.

"Sedang pemetaan atau mapping lahan gambut yang mudah terbakar. Lahan itu diwaspadai dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat," terang Guntur.

Kendati saat ini, mayoritas daerah di Riau masih musim hujan, Polda Riau menghimbau warga tidak bermain api atau membakar lahan untuk membuka perkebunan, khususnya terhadap lahan yang bergambut.

"Adapun imbauan ini dilakukan seluruh jajaran dengan memaksimalkan personil Bhabinkamtibmas dengan sosialisasi dan penyebaran selebaran Polda Riau tentang larangan membakar lahan," tandas Guntur.(dod)