RENGAT(HR)-Perseteruan yang terjadi antara Dewan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, terkait ditundanya anggaran Ujian Nasional Basis Komputer yang diajukan Disdik senilai Rp8 miliar masih terjadi. Namun Dewan menegaskan, pada prinsipnya  mereka mendukung.

Menanggapi masalah tersebut, Komisi IV yang membidangi pendidikan mendatangi sekolah yang akan dijadikan percontohan dalam program UNBK tersebut. Tinjauan tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Mardius. Juga ikut dalam kunjungan tersebut anggota komisi IV lainnya. Sekolah yang ditinjau, SMK 1 Pasir Penyu dan SMP 1 Seberida.

"Pada prinsipnya kami mendukung sekali apa yang sudah diprogramkan  Dinas Pendidikan tersebut, namun tentunya tidak bisa mendadak begitu saja, harus ada yang dipersiapkan, diantaranya ruangan yang akan digunakan oleh sekolah yang akan dijadikan tempat komputer dan refresentatif," tegas Mardius, Selasa (19/1).

Menurut Mardius, dari beberapa sekolah yang sudah ditinjau, secara umum sekolah tersebut belum mempunyai fasilitas yang layak untuk melaksanakan UNBK tersebut. Namun ada juga yang mungkin sudah dikatakan siap melaksanakan, karena memang sudah memiliki beberapa kelengkapan, yakni SMK 1 Pasir Penyu.

Sementara Arif Ramli menambahkan, pelaksanaan UNBK mungkin sepenuhnya bisa dilaksanakan pada tahun 2018.  Dua tahun ini akan lebih baik jika lebih mengutamakan persiapan lainnya, seperti pembangunan labor komputer yang refresentatif, kesiapan SDM dan lainnya. "Pada intinya DPRD Inhu siap mendukung UNBK tersebut, jika memang seluruhnya sudah siap, sehingga tidak menjadi masalah kemudian hari, apalagi jika harus berhadapan dengan masalah hukum," tambahnya.

Dicontohkan SMP 1 Seberida, sekolah ini sama sekali tak siap dan kepala sekolah menyatakan mundur mengikuti program ini, karena seluruh persiapan yang di deadline Disdik tak sanggup dilakukan.

Komisi IV berharap, ke depan ada langkah lebih baik menerapkan program UNBK ini. (eka)