JALANNYA roda pemerintahan di Riau saat ini dinilai sudah berada pada titik nadir atau terendah. Kondisi bermula pascaditetapkannya Gubri nonaktif Annas Maamun sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap alih fungsi lahan dan terus berlanjut hingga saat ini.

Sejumlah tokoh masyarakat Riau yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengaku khawatir dengan kondisi ini. Dalam hal ini, mereka memberikan delapan masukan kepada Plt Gubernur Riau dan stake holder lainnya, yang diharapkan bisa diterapkan. Diharapkan, bila masukan-masukan itu bisa dilaksanakan, dapat membuat Riau menjadi lebih baik. Salah satunya adalah, meminta Wakil Gubernur Riau nantinya dipilih dari tanah Melayu.

Demikian diungkapkan anggota tim perumus pokok-pokok pikiran FKPMR, Edyanus Herman Halim, dalam pertemuan yang digelar Kamis (29/1) di Kantor FKPMR Pekanbaru. Ikut hadir anggota tim perumus lainnya, Syafruddin Saan, Endang Sukarelawan, Detri Karya dan Mubarak, serta Ketua Harian FKPMR, Al Azhar.

Dikatakan Edyanus, pokok-pokok pikiran dan rekomendasi FKPMR tersebut disusun setelah menampung pendapat dari berbagai elemen masyarakat dan kajian-kajian dari berbagai sumber serta sumbangan pemikiran dari tokoh masyrakat, dalam pertemuan silaturahmi pada tanggal 21 November 2014 lalu. Tujuannya untuk mengimplemenasikan upaya-upaya menuju Riau lebih baik.

Menurutnya, rekomendasi itu penting untuk segera dijalankan. Hal itu mengingat kondisi di pemerintahan Provinsi Riau saat ini dinilai sudah berada pada titik terendah.

8 Poin
Ada delalan pokok pikiran yang disampaikan tim perumus FKPMR. Pertama, mulai maraknya tingkat kejahatan sehingga mengganggu keamanan, disusul turunnya perekonomian dan masih maraknya konflik lahan yang terjadi di seluruh daerah, terutama konflik perbatasan dan konflik antara perusahaan dan masyrakat.

Selanjutnya, konflik persoalan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan yang menyebabkan asap yang mengganggu kesehatan dan limbah industri. Kelima, masih rendahnya pendidikan bagi masyarakat terpencil. Keenam belum adanya SDM yang handal bagi perkembangan pembangunan di Riau dan ketujuh, belum jelasnya APBD Riau 2015, yang mengakibatkan belum jalannya roda pemerintahan. Terakhir, tim perumus meminta Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, menunjuk Wakil Gubernur Riau dari tanah Melayu, jika nantinya telah ditetapkan sebagai Gubernur Riau defenitif.

"Kita ingin, bila masukan ini dilaksanakan, Riau bisa pulih kembali. Masukan ini selanjutnya akan kita sampaikan kepada Plt Gubernur Riau," ujarnya.

Sambut Baik
Terkait hal itu, Ketua Harian FKPMR Al Azhar, mengatakan menyambut baik pokok-pokok pikiran dan rekomendasi yang telah dirumuskam tim perumus FKPMR tersebut. Ia berharap, poin-poin tersebut bisa dilaksanakan pemimpin Riau saat ini. Hal itu mengingat hingga saat ini, belum tampak adanya langkah konkrit dari Pemprov Riau dalam menyelesaikan permasalahan besar yang terjadi di Riau saat ini.

Sementara itu terkait rekomendasi tentang calon Wakil Gubernur Riau, Al Azhar berharap untuk jabatan itu tetap mengedepankan etika politik melayu yang santun dan berjati diri Melayu.

"Kita memang tidak ada mengajukan calon wakil Gubernur Riau. Siapa pun yang ditunjuk menjadi wakil gubernur nanti, hendaklah orang yang tumbuh dari tanah betuah Melayu. Haruslah orang yang arif bijaksana dan piawai. Dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pertemuan dengan Plt Gubernur Riau, untuk memberikan pokok pikiran yang telah dikeluarkan oleh tokoh masyarakat, agar bisa dijalankan," tutup Al Azhar. ***