PEKANBARU (HR)-Biro Pembangunan Setdaprov Riau, hingga saat ini belum ada menerima pengajuan pengadaan barang dan jasa dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemprov Riau.

 Padahal Plt Gubernur Riau telah menginstruksikan seluruh SKPD segera Menurut Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Indra, pihaknya telah menginformasikan kepada seluruh SKPD untuk segera menyampaikan proses pengadaan barang dan jasa. Namun belum ada tanggapan dari SKPD.

"Sampai sekarang belum ada, kita tidak tahu kenapa belum disampaikan. Setelah ada masuk baru nanti dimasukkan di ULP," ungkap Indra, Senin (11/1).

Dijelaskan Indra, jika SKPD lambat mengajukan pengadaan barang dan jasa, dikhawatirkan nantinya akan lambat juga proses program yang ada di masing-masing SKPD. Selain itu APBD yang ada juga dikhawatirkan juga lambat dijalankan.

"Yang jelas akan lambat juga proses lelangnya, dan pengerjaannya di SKPD," jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan proses lelang barang dan jasa pada tahun 2015 yang lalu. Pemprov Riau telah menyelesaikan sebanyak 724 paket. Dengan pagu anggaran diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Sedangkan untuk proses tender yang tidak bisa dijalankan lebih kurang 10 paket di tahun 2015.

"Kita maklumlah sedikit anggaran yang terpakai untuk proyek yang ditenderkan. Karena adanya pergeseran SKPD dan mendrop semua kegiatan di APBD Perubahan. Untuk tahun ini kita belum tau berapa yang akan ditenderkan karena memang belum ada yang masuk.

Kemungkinan lebih besar dari tahun lalu," ungkapnya
Untuk diketahui, Plt Gubernur Riau, telah memberikan rapor merah kepada 11 SKPD yang tidak bisa menggunakan anggaran APBD di atas 50 persen. Untuk anggaran di tahun 2016 ini, Plt Gubernur Riau telah menegaskan kepada seluruh SKPD untuk mengoptimalkan anggaran di masing-masing SKPD. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi SKP yang realisasi anggarannya rendah. ***
menjalankan APBD 2016.