DURI (HR)-Kadisnakertran Bengkalis, anggota DPRD Bengkalis dan buruh yang diwakili oleh Serikat Buruh Riau Independen , PT CPI menyepakati menyerahkan penyelesaian permasalahan perburuhan 8 perusahaan mitra PT CPI di Duri kepada Bupati Bengkalis.

Kesepkatan itu diambil saat mengadakan pertemuan dalam penyelesaian permasalahan perburuhan di hari ketiga di kantor PT Petro Papua Energi (PPE) Duri. Rabu (28/1)

Dalam beberapa kali pertemuan,  pimpinan perusahaan yang telah diverifikasi data permasalahan buruhnya yang mampu membuat keputusan tidak ada yang hadir. Hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan Hearing Komisi I DPRD Bengkalis tentang penyelesaiaan permasalahan buruh yang harus di hadiri pimpinan perusahaan yang bisa membuat keputusan.

Pada pertemuan di kantor PT PPE yang sempat molor  karena perwakilan PT CPI yang datang terlambat itu tidak menghasilkan apa-apa bagi 18 karyawan PT. Brahmana sub kontraktor PT PPE yang menunggu keputusan di luar kantor.

"Kita tetap mengikuti kesepakatan untuk melanjutkan permasalahan perburuhan ini kepada Bupati. Karena kalaupun dilanjutkan untuk verifikasi data ke lima perusahaan lainnya, juga seperti ini, pimpinan yang bisa membuat keputusan tidak akan hadir juga". Jelas Kabid Hukum dan Ham SBRI, Bobson Samsir Simbolon.

Menurutnya, melalui anggota DPRD Bengkalis akan melaporkan hasil kerja mereka di lapangan dan juga akan meminta untuk mengadakan pertemuan antara Bupati Bengakalis dengan petinggi PT CPI sebagai pihak pemberi pekerjaan kepada delapan perusahaannya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemda Bengakalis, Johansyah Syarfri, mengaku belum menerima limpahan permasalahan buruh di Kecamatab Mandau tersebut.

Menurutnya, Bupati tetap berusaha mencari penyelesaian masalah. (sus)