RENGAT (HR)-Perwakilan kepala desa yang berasal dari berbagai kecamatan, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inhu.

Aksi demo perwakilan Kades se-Inhu tersebut dalam bentuk penyampaian berbagai orasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Desa yang bersumber dari restribusi desa yang tak kunjung dicairkan Pemkab. Selain itu, permasalahan honor desa yang tak juga cair dan belum masuk ke rekening desa.

Aksi demo ini dipimpin Ketua Forum Kades Inhu Arifin Setelah menyampaikan orasi, dan tak mendapat sambutan dari para pejabat yang ada, para Kades melanjutkan aksi ke DPRD Inhu.

Rombongan Kades ini disambut Ketua Komisi I DPRD Inhu Syamsuddin, dan menggelar dengar pendapat. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Inhu Miswanto, wakil Ketua DPRD Inhu Adila Ansori, Ketua Komisi lll DPRD Inhu Raja Irwantoni.

Arifin menjelaskan, niat para Kades menyampaikan permasalahan terkait kewenangan desa dalam hal pajak dan restribusi desa sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang.

“Selain itu juga mempertanyakan masalah honor desa yang dinilai tidak layak, kami minta bantu ke DPRD apa penyebabnya dana tersebut hingga saat ini belum cair dan belum masuk ke rekening desa,” katanya.

Ketua DPRD Inhu Miswanto menyatakan, DPRD Inhu akan menyerap aspirasi dari para Kades, namun dirinya juga meminta waktu memanggil pihak terkait, seperti Sekdakab, Bapemaspemdes, Dispenda, Bappeda dan Bagian Keuangan Pemkab.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemaspemdes) Inhu, Suratman, mengaku tak mengetahui aksi demo tersebut.

Harapan desa mendapatkan DBH restribusi dan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dari Pemkab kandas, karena sampai 31 Desember dana tersebut belum juga disalurkan. Dana bagi hasil tersebut wajib disalurkan ke desa sebagaimana amanah UU Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Inhu Nomor 11 tahun 2011.

“Saya angkat tangan untuk menganggarkan dana  bagi hasil restribusi dan pajak daerah tahun 2014 di APBD Murni 2016 yang sudah disahkan DPRD dan apalagi saat ini APBD kita tengah dilakukan verifikasi dari Pemrov Riau,” katanya. (rez)