Indragiri Hilir secara administrasi memiliki luas 1.367.551 hektar. Sekitar 55,09 % dari luasnya merupakan lahan perkebunan, 753.450 hektar. Dari luas pekerbunan itu, 429.110 hektar merupakan kebun kelapa yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Indragiri Hilir.

Dalam ekspose Bupati Wardan kepada wartawan dari rombongan PWI Riau, disebutkan, dari 429 ribu hektar kelapa saat ini, sekitar 93.633 hektar sudah rusak. Tanaman yang rusak itu terbanyak berada di Kecamatan Mandah sekitar 13.382 hektar, Kuala Indragiri 11.933 hektar dan Reteh 10.744 hektar.

“Kerusakan itu akibat inklusi air laut, kena hama penyakit,” ungkap Wardan. Tiga kecamatan yang disebut diatas, rata-rata daerah yang selalu terendam air pasang.

Inklusi air laut adalah dampak dari pasang air laut yang masuk ke perkebunan kelapa melalui parit-parit yang ada di sekitar perkebunan. Ketika air pasang surut, air laut ini tidak ikut surut. Air mengendap di parit, karena muara parit dan sungai sudah dangkal. Akibatnya air laut itu menyebar ke tanah-tanah sekitar.

“Kelapa yang kena inklusi air laut, produksinya jadi berkurang. Buah jadi kecil-kecil,” ujar Junaidi.
“Kelapa yang terkena air pasang akan rusak. Kelapa jadi tidak berbuah,” tambah Rustam,salah seorang petani kelapa Sungai Luar Kecamatan Tuaka yang memiliki tanaman kelapa 800 batang.

Selain itu, kerusakan kelapa disebabkan dari hama kumbang tanduk atau tires. “Kumbang ini menyerang pohon kelapa yang masih sehat. Pohon kelapa yang terkena, daunnya akan menguning, buahnya pun akan ikut berkurang dalam satu tandan,” kata Kepala Dinas Perkebunan Inhil Mukhtar T.

“Jika kumbang tanduk sudah menyerang kelapa, maka produksi kelapa satu tandan jauh berkurang. Kalau biasanya bisa 10-20 butir satu tandan, namun kalo terkena penyakit ini hanya tersisa tiga butir dalam satu tandan,” tambah Junaidi.

“Dulu satu baris tanaman kelapa yang berisikan 40 batang menghasilkan 1.000 butir kelapa. Sekarang 21 baris atau 850 tanaman hanya menghasilkan 1.700 butir kelapa,” ucap Mohraini, petani kelapa yang hidup dari kelapa sejak tahun 1975.

Junaidi sebagai Ketua Komisi B yang juga membawahi perkebunan ini, menyebutkan jika saat ini ada sekitar 100 ribu hektar yang sudah terkena, maka yang terancam lebih banyak lagi.

“Dari perhitungan saya, ada 200 ribu hektar kelapa yang saat ini terancam rusak dan mati,” terangnya.
Jika angka yang disebut Junaidi itu menjadi kenyataan, maka Indragiri Hilir sebagai salah satu hamparan kelapa terbesar di dunia, dan dijuluki sebagai “Tanah Hamparan Kelapa Dunia”  bakal tinggal kenangan.

Harga Murah
Selain serangan air laut dan hama penyakit, persoalan lain yang dihadapi petani kelapa adalah soal harga jual kelapa. Sejak dulu harga kelapa selalu murah. Sementara harga kebutuhan pokok, bbm sudah naik, namun harga kelapa tetap tidak beranjak naik. Kalaupun naik, kenaikannya tidak sebanding dengan kenaikan harga sembako.

Sebagai perbandingan, “Dulu satu pikul kelapa dijual, bisa dapat tujuh karung beras. Sekarang, satu pikul kelapa hanya dapat beli beras dua karung,” terang H Nawawi, tokoh masyarakat Tuaka memperbandingkan hasil kelapa.
“Bagaimana kami bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi, kalau hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” tandas Mohraini.

Persoalan harga ini memang dilematis, baik bagi Pemkab Inhil maupun dari petani kelapa sendiri. Pasalnya, harga kelapa ditentukan oleh toke. Toke bagi petani adalah ‘juru selamat’. Kenapa, ketika kelapa belum panen --panen kelapa sekali dalam tiga bulan--  para petani biasanya meminjam uang ke toke untuk biaya sehari-hari maupun biaya yang lain. Sewaktu panen, uang toke baru diganti. Tentu resikonya, harga tawar petani saat menjual jadi rendah.

“Saya termasuk yang hidup dari toke. Sewaktu saya sekolah dulu, biaya sekolah dipinjam dari toke,” ujar Bupati Wardan.

Jadi sistem ini sudah jadi kultur ditengah petani kelapa. Namun sebagai Bupati, Wardan mencoba menaikan harga jual kelapa petani dengan mendatangkan investor produksi kelapa dan turunannya itu ke Indragiri Hilir.

“Kalau dulu hanya ada satu perusahaan, PT Sambu yang menampung kelapa petani, sehingga harga bisa saja dimainkan. Tapi sekarang sudah ada lima perusahaan hilir kelapa di sini. Dulu harga satu butir kelapa hanya Rp 500, sekarang sudah naik jadi Rp 2.000 per butir, ” kata Wardan.

Dengan adanya lima perusahaan PT Pulau Sambu di Kuala Enok, PT Pulau Sambu di Sungai Guntung, PT Riau Sakti United Plantation di Pulau Burung, PT Kokonako, Pulau Palas dan PT Inhil Sarimas Kelapa, Sungai Gantang, Bupati berharap harga menjadi kompetitif, karena penampung di dalam kabupaten sudah banyak.

“Dulu tahun 2007-2008, sebelum perusahaan kami produksi, harga kelapa di Inhil hanya Rp 1.500 per butir. Waktu itu hanya ada PT Pulau Sambu. Setelah kami berproduksi tahun 2009, harga kelapa sudah naik jadi Rp 2.250- Rp 2.300 per butir,” kata Marzuqi, Manajer Affair dan HRD PT Inhil Sarimas Kelapa.

Jika pabrik membeli kelapa sampai Rp 2.300 per butir, namun di tingkat petani harga jual ternyata masih rendah. Seperti yang dikatakan petani kelapa Sungai Luar, Kecamatan Tuaka.

“Harga kelapa saat ini, ukuran sedang satu butirnya Rp 1.400 dan yang besar Rp 1.700,” ujar Rustam. Rustam menjual kelapanya kepada toke langsung di perkebunannya.

Namun disisi lain, Bupati Wardan juga tidak habis pikir dengan pergerakan harga kelapa Inhil ini. Pasalnya, dalam hukum ekonomi, jika permintaan banyak, barang sedikit, maka harga akan naik. Namun untuk kelapa tidak berlaku hukum ekonomi ini.

“Sebagai contoh, Sarimas (maksudnya PT Inhil Sarimas) dalam satu hari membutuhkan 2 juta butir kelapa. Namun yang baru terpenuhi 800 ribu butir. Masih kurang 1,2 juta butir lagi. Padahal produksi kelapa di Inhil satu hari bisa mencapai 6-7 juta butir. Mestinya harga khan bisa naik. Ini yang buat saya heran,” tambah Wardan.

Jika harga dimainkan para toke, Wardan tidak yakin. Pasalnya sejak adanya lima perusahaan di Inhil, toke-toke ini sudah banyak berkurang.

PT Inhil Sarimas Kelapa  juga menyebutkan kelapa yang dibelinya sudah banyak langsung dari petani atau melalui kelompok tani.

“Pola pembelian ada yang langsung dari petani dan ada yang lewat perantara. Soal harga ditentukan dari harga pasar waktu itu dan kondisi kelapa,” ucap Marzuqi.

Namun Marzuqi tidak menampik bahwa dilapangan peran toke masih banyak menentukan. Hal ini terlihat dengan banyaknya kelapa asal Inhil yang dijual ke luar negeri seperti Malaysia. Penjualan kelapa keluar itu dilakukan bukan oleh perusahaan, tapi oleh toke-toke tadi.

Rusaknya Mangrove
Inklusi air laut yang menyebabkan merosotnya produksi tanaman kelapa di Indragiri Hilir tak lepas dari rusaknya hutan mangrove di pesisir pantai. Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan pantai dari hempasan ombak laut, dan penahan sungai dari abrasi. Ketika mangrove ditebang, maka abrasi tidak terhindarkan lagi.

Kita bisa melihat kondisi sekarang bagaimana abrasi sudah terjadi di sepanjang pantai Indragiri Hilir. Kawasan itu dengan cepat terendam banjir ketika pasang naik. Lalu ketika pasang naik, air membawa endapan lumpur ke daratan, membuat sungai, anak-anak sungai dan parit jadi dangkal ketika pasang mulai surut.

“Dua puluh tahun yang lalu, kapal dengan kapasitas 5 ton bisa lewat di parit ini.  Sekarang, parit menyempit, kedalamannya pun makin berkurang dan kapal tidak bisa lagi masuk hingga ke dalam kebun kelapa," kata H Nawawi.

Jika melihat ke sejarah, lahirnya parit-parit di sekitar kebun kelapa itu tidak lain untuk menjadi jalur transportasi membawa hasil kelapa ke luar kebun. Kapal-kapal bisa masuk hingga ke pedalaman kebun kelapa. Sekarang anak sungai sudah banyak yang dangkal, parit juga dangkal karena tertimbun lumpur.

Salah seorang tokoh warga Concong, Zainudin mengungkapkan apa yang sekarang dirasakan, banjir semakin melebar, perkebunan kelapa tergenang air laut, itu tidak lain karena eksploitasi hutan mangrove.

“Penebangan hutan mangrove yang membabi buta sejak dulu,  sudah dirasakan sekarang. Banyak lahan perkebunan masyarakat yang tergenang oleh air laut, akibat tidak adanya lagi tanaman yang menahannya,’’ kata Zainudin.

Dari data, Indragiri Hilir memiliki kawasan hutan mangrove yang cukup luas, dengan luas kurang lebih 133.972 ha dari total kawasan hutan yang mencapai 1.024.025 ha, kerusakan hutan mangrovenya sudah lebih 50 persen atau sekitar 67.000 hektar. Kawasan hutan mangrove tersebut tersebar ditujuh kecamatan yakni, Kuala Indragiri, Mandah, Tanah Merah, GAS, Reteh, Kateman dan Enok atau disepanjang 553,74 kilometer pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.

Rata-rata hutan mangrove di sini sudah rusak. Kerusakan disebabkan penebangan pohon mangrove yang berdiameter 10 sentimeter atau disebut juga dengan kayu teki untuk kebutuhan pondasi hampir seluruh bangunan di Inhil. Di daerah ini pula ditemui paling banyak tanaman kelapa yang rusak akibat serangan air laut.

Seperti diketahui, daerah daratan di Inhil merupakan daerah rawa, gambut dan hutan payau. Untuk membangun rumah, atau bangunan lain, harus menggunakan system pancang (cerucuk).  Rata-rata bahan cerucuk itu berasal dari kayu bakau atau teki (mangrove). Kayu ini dinilai paling kuat untuk dasar bangunan. Kayunya itu diambil dari hutan mangrove yang ada di sana.

Selain untuk bangunan, kerusakan hutan mangrove di Inhil juga diakibatkan eksploitasi berlebihan dari pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) pada era tahun 1990-an. Pelakunya adalah  PT Pulau Sambu Group, PT Taj Rush Thaity, dan PT RASS. Di wilayah HPH ini puluhan ribu hektare lahan kritis.

Bupati Wardan mengakui jika kawasan hutan bakaunya sudah rusak. Untuk mengembalikan kerusakan itu berbagai cara dilakukan. Diantaranya dengan rehabilitasi hutan mangrove di enam kecamatan, meliputi Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kateman, Reteh, Mandah, Kuala Indragiri (Kuindra), Kateman dan Kecamatan Reteh.   Hutan mangrove yang akan di rehabilitasi seluas 2.150 hektar.

Selain merehabilitasi, Wardan juga mengeluarkan kebijakan kawasan mangrove yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang. Pada kawasan yang tidak boleh ditebang akan dijadikan daerah ekowisata.

Penanganan kawasan hutan mangrove adalah salah satu langkah terbaik untuk menyelamatkan tanaman kelapa dari inklusi air laut. Walaupun program trio tata air bisa dijalankan, kalau kawasan hutan mangrove yang menjadi benteng dari abrasi tidak ditangani, proyek trio tata air menjadi mubazir, karena air pasang laut semakin meluas karena tidak ada penghalangnya.***