Padang  (HR)- Komisi Pemilihan Umum  Kota Padang, Sumatera Barat, akan memaksimalkan sosialisasi untuk pemilihan walikota  setempat pada 2018 dengan mulai menyusun strategi dan perencanaan lebih awal.

"Setelah segala proses dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar selesai, maka KPU Padang segera memulai perencanaan strategi untuk pemilihan umum wali kota, khususnya dalam hal sosialisasi serta anggaran," kata Ketua KPU Kota Padang, M Sawati di Padang, Jumat  (18/12).

Ia mengatakan, strategi dalam sosialisasi tersebut akan dibuat untuk semua lapisan masyarakat di Kota Padang, baik di antaranya untuk generasi muda, masyarakat pantai. masyarakat tani hingga masyarakat yang telah paham dengan politik," katanya.

"Setiap golongan-golongan masyarakat tentu dibutuhkan cara yang berbeda dalam hal sosialisasi dan hal inilah yang akan kami usahakan sehingga pembentukan strategi-strategi khusus akan dibicarakan bersama komisioner KPU lainnya dalam waktu dekat," jelasnya.

KPU Padang juga akan lebih gencar dalam melibatkan seluruh pihak terkait dalam sosialisasi pemilihan wali kota 2018 tersebut agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih dari pilgub 2015 yang baru selesai dilaksanakan pada 9 Desember 2015 dengan partisipasi masyarakat hanya sebanyak 52,06 persen.

Selain itu, ia menyampaikan KPU Padang akan terus memperbaharui data penduduk dalam pemilihan walaupun telah dilakukan berkali-kali sebelum pilgub karena masih terdapat laporan masyarakat yang belum diakomodir sebagai daftar pemilih tetap dalam pemilu.

"Masih terdapat laporan dari warga yang mengaku tidak terdata sehingga enggan dalam ikut serta menggunakan hak pilih, walaupun KPU memperbolehkan penggunaan KTP jika tidak terdaftar dalam pemilihan," jelasnya.

Ia mengatakan, KPU Padang akan meminimalisir setiap faktor yang akan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat setempat termasuk mengatasi permasalahan terkait formulir C6 nantinya.

Sementara, Ketua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Padang, Azwir Wiraputra menyampaikan kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaan pilgub hendaknya tidak lagi terulang dalam pelaksanaan pemilu-pemilu ke depannya.

"KPU perlu memaksimalkan dalam oemilu selanjutnya, baik itu dalam proses pendataan pemilih, pencatatan pemilih tambahan dan terakomodirnya setiap lapisan masyarakat termasuk pemilih yang berada di rumah sakit dan LP," ujarnya. (ant/ivi)