TEMBILAHAN (HR)- Aksi demo penolakan pembangunan kantor Bupati oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat peduli Indragiri Hilir yang direncanakan, Kamis (17/12), batal digelar dan diganti dengan dialog bersama pemerintah daerah.

Dialog yang digelar di aula Bappeda Indragiri Hilir (Inhil) ini dipimpin Plt Sekda Fauzar, yang diikuti beberapa elemen massa dan mahasiswa.

Namun disayangkan, dialong pembahasan penolakan pembangunan gedung Bupati Inhil, dengan mengunakan APBD Murni tersebut digelar tertutup.

"Salah seorang pejabat yang hadir tidak membolehkan meliput dialog tersebut, alasannya nanti di luar saja diberikan rilis," cerita Ilham Afrianto, salah seorang wartawan media online mengenai kejadian tersebut.

Kejadian ini tentu saja menimbulkan tanda tanya dari kalangan awak media dan masyarakat, karena seharusnya kegiatan dialog ini bisa diketahui oleh publik secara luas, sehingga tak menimbulkan pertanyaan.

"Kenapa harus tertutup, seharusnya dialog ini harus terbuka dan informasinya dapat diakses oleh masyarakat, bukan sekelompok massa saja," ujar Fahruddin, atau dikenal Oyong Maldini dari Masyarakat Peduli Inhil (MPI) mempertanyakan alasan dialog ini berlangsung tertutup.

Pada hari yang sama, Bupati Inhil HM Wardan, menegaskan membatalkan pembangunan baru Kantor Bupati Inhil, dengan alasan akan memprioritaskan kepada pembangunan yang lebih prioritas, seperti infrastruktur dan pembangunan fasilitas publik lainnya. (dan)