SELATPANJANG (HR)- Kepulauan Meranti beberapa tahun terakhir dijadikan sebagai daerah transit barang haram seperti Narkoba. Semua pulau yang ada, sangat berpotensi  menjadi pintu masuk barang yang menghancurkan masa depan masyarakat tersebut.

Untuk itu pemerintah daerah mulai dari kabupaten hingga ke desa-desa diharapkan berperan aktif dalam rangka turut memberantas perderan narkoba.

Pemberantasan perderan narkoba tersebut, tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak Kepolisian saja, melainkan harus menjadi tanggungjawab semua pihak, terutama dari pemerintah daerah itu sendiri.

"Sebab jika pemerintah daerah tidak tegas atau lemah dalam mendukung upaya pemberantasan narkoba tersebut, maka harapan Meranti untuk bebas dari ancaman dan bahaya narkoba akan sulit diwujudkan,"ungkap Ahwat, salah seorang tokoh masyarakat Tionghoa kepada Haluan Riau di Selatpanjang kemarin.

Ahwat mengingatkan, bahwa posisi Meranti yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi satu momok terjadinya atau semakin maraknya peredaran narkoba di Meranti.
Sebab narkoba itu bisa saja masuk lewat pulau atau desa-desa kecil di perbatasan, dan tentu saja berbagai modus operandi bisa dilakukan.

Untuk itu peran aktif pemerintah mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa harus memiliki komitmen yang tegas yakni perang terhadap narkoba.

Darurat narkoba secara nasional, sudah digulirkan sejak setahun lalu. Di Meranti sendiri dibuktikan dengan umumnya penghuni penjara yang ada di Rutan Selatpanjang karena terlibat kasus narkoba.

Untuk itu tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak mengatakan perang terhadap narkoba. Apalagi juga dikhawatirkan pengguna narkoba telah menyusup ke berbagai jenjang pegawai.

Selain para pegawai yang akan dijadikan target oleh pengedar barang haram tersebut, belakangan juga telah merambah hingga ke pelajar dan ke desa-desa. Ini sesuatu yang harus kita khawatirkan bersama.

Dan harus ada tindakan nyata dari pemerintah. Seperti pembentukan Badan Anti Narkoba Nasional di  tingkat kabupaten.

"Lima tahun perjalanan pemerintahan di Meranti selama ini belum berhasil mengangktifkan badan yang anti narkoba itu. Dengan berlanjutnya pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Irwan Nasir dan Said Hasyim untuk lima tahun ke depan sangat diharapkan bisa membentuk BNN di tingkat kabupaten tersebut,”imbuh dia.(jos)