Pangkalan Kerinci (HR)-Persatuan Guru Republik Indonesia Pelalawan meminta agar Dinas Pendidikan jangan lari dari tanggung jawab terkait peristiwa pembacokan yang menimpa Kepsek SMKN 1 Ukui Nova Damayanti, beberapa waktu lalu.

Apalagi peristiwa tragis itu berlangsung di saat jam kerja, sehingga semestinya Dinas Pendidikan ikut juga menanggulangi biaya pengobatan kepsek tersebut.
"Disdik sepertinya mau lari dari tanggungjawab terkait persoalan pembacokan yang menimpa salah satu kepsek kita di Ukui. Padahal peristiwa tragis itu terjadi di saat-saat jam kerja, jadi sudah seharusnya Disdik ikut menanggulangi atau minimal membantu biaya pengobatan kepsek tersebut," terang Ketua PGRI Pelalawan, M Syafii, Senin (7/12).

Syafii mengatakan selama ini biaya pengobatan korban ditanggung oleh asuransi dari suaminya yang kerja di perusahaan swasta. Pasalnya, saat suami korban mengajukan BPJS guna memenuhi pengobatan istrinya yang akan dioperasi akibat pembacokan itu, ternyata dari Rumah sakit
Efarina menolak kartu BPJS tersebut dengan alasan bahwa peristiwa yang dialami istrinya termasuk laka kerja dan itu tak ditanggung oleh BPJS.

"Nah, di sini kan jelas bahwa peristiwa yang dialami korban terjadi pada saat jam kerja. Jadi semestinya Dinas Pendidikan harus berempati dan mau menanggulangi biaya pengobatan korban, masak ditanggulangi oleh perusahaan suaminya, kan tidak lucu," tandasnya.

Tak hanya itu, sambungnya, dirinya juga menilai peristiwa ini adalah akibat dari tidak sinkronisasinya antara UPTD dan Disdik Pelalawan. Ini terbukti dari tidak responnya Kadisdik atas kiriman sms dari pelaku, tiga hari sebelum peristiwa pembacokan terjadi. Artinya, di sini ada kelalaian pada Dinas Pendikan yang tidak respon terhadap pesan dari pelaku."Andaikata Disdik cepat tanggap, saya pikir peristiwa ini takkan terjadi," tegasnya.

Pernyataan sama disampaikan juga oleh suami korban, Abdurrahmat Nasution, pada media ini via selulernya, Senin (6/12), atas respons Disdik Pelalawan yang tak bisa mengantisipasi peristiwa ini sebelumnya, meski sudah ada pesan pendek dari pelaku. Karena itu, pihaknya berkeinginan agar Disdik bisa membiayai pengobatan istrinya yang direncanakan akan dibawa ke Malaka untuk pengobatan lebih lanjut.

"Jadi saat istri saya hendak dioperasi di RS Efarina, askes istri saya ditolak dengan alasan bahwa ini adalah kecelakaan kerja, dan laka kerja tak ditanggung oleh BPJS. Karena saya tak mau pikir panjang dan demi keselamatan istri saya, akhirnya pada saat itu dan selama pengobatan biaya ditanggung oleh asuransi dimana saya bekerja. Tapi saya berharap Disdik bisa membantu biaya pengobatan, pada saat saya bawa istri saya ke Malaka untuk pengobatan lebih lanjut," ungkapnya.

Terpisah, Kadisdik Pelalawan, Syafruddin, membantah bahwa dirinya lepas dari tanggungjawab atas persoalan ini. Namun bila persoalannya adalah masalah biaya, maka setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah memiliki Asuransi Kesehatan (Askes) dan itu bisa dipergunakan atau tergantung dari pihak korban sendiri yang akan berobat kemana.

"Kalau untuk aspek kepegawaian, kini kita sudah menunjuk Pelaksana harian (Plh) sebagai pengganti sementara Kepsek yang tengah masa pemulihan. Ini agar kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut tak terganggu," tegasnya.

Syafruddin mengatakan bahwa peristiwa pembacokan ini sendiri merupakan pukulan pahit bagi Dinas Pendidikan Pelalawan. Dan dirinya sudah berbuat maksimal, baik pada korban maupun pada pelaku. Menyikapi persoalan ini, menurutnya, tak perlu mencari salah siapa dalam persoalan ini karena yang terpenting peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bagi semua pihak.

"Yang jelas, yang salah kita proses dan yang benar kita lindungi. Kalau ada kritikan yang masuk ke Disdik terkait hal ini, saya mengucapkan terimakasih, karena ini berarti langsung atau tidak adalah sebagai upaya guna meningkatkan mutu dunia pendidikan di daerah ini," ujarnya.(pen)