PASIR PENGARAIAN (HR)- Ketua pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil IV Ujungbatu, Nono Patria Pratama, meminta agar Alat Peraga Kampanye yang dipasang Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditinjau kembali.

Ia menilai APK masih belum menjangkau seluruh pelosok daerah yang ada di Rokan Hulu. Sehingga dikhawatirkan tingkat pemilih pada Pilkada 9 April 2015 mendatang rendah.

Hal itu disampaikan Nono Patria Pratama, Minggu (29/11), menindaklanjuti hasil survei tim pemenangan dan laporan masyarakat yang diterima. Kedua sumber ini menyampaikan masih ada masyarakat khususnya yang ada di pelosok desa belum mengetahui adanya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

“Sesuai hasil survei yang dilakukan tim, selain Daftar Pemilih Tetap bermasalah. Ternyata masih ada masyarakat kita yang belum tahu adanya Pemilukada. Ini terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU Rohul.

Pemasangan APK "Ayo memilih" sebagian besar hanya dipasang di pinggir jalan dan tidak sampai ke pelosok desa. Justru itu kami berharap agar kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan ditinjau kembali. Kami khawatir tingkat kehadiran Pemilih pada Pilkada mendatang rendah,” ungkap Nono Patria Pratama.

Selain menyinggung soal sosilisasi minim, politisi Partai Golkar ini juga menuding pemasangan APK Paslon yang dipasang KPU Rohul asal jadi. Hal itu disampaikannya karena sebagian APK yang dipasang ada yang rusak dan tumbang karena kurang kokoh. Dia curiga material kayu yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“APK Paslon yang dipasang juga perlu dipertanyakan. Soalnya APK yang dipasang tertiup angin sedikit sudah tumbang dan rusak. Hal ini tentu akan merugikan paslon. Karena Paslon dilarang memasang APK berukuran jumbo. Untuk itu kami meminta agar realisasi pemasangan APK Paslon ditinjau ulang,” pinta Nono Patria Pratama.

Menyikapi hal itu Ketua KPU Rohul Fahrizal, APK paslon sudah disebarkan ke desa-desa dan di pinggir jalan. Sesuai pemahamannya, kalau pemasangan APK paslon dilakukan jauh di pelosok dan tidak dilihat orang. Selain itu, katanya, anggaran KPU Rohul sangat terbatas dan hanya mampu per desa dan bukan per Rukun Tetangga dan per Rukun Warga.

“Masalahnya mungkin di situ, karena pemasangannya tidak sesuai dengan posisi yang diinginkan. Tapi kalau kita ingin lebih baik dan sama-sama ingin menggaungkan lebih besar dialogis ini sudah cukup. Tapi yang mampu KPU hanya sampai di situ, yang sekarang. Kalau dari bahan kampanye per KK sudah dilakukan dengan membagikan poster. Jadi dimana lagi yang perlu? Pelosok itu seperti apa. Kalau sampai ke RT, RW, KPU tidak mampu,” terang Fahrizal.

Mengenai sosialisasi, kata Fahrizal, sejak awal pilkada pihaknya sudah melakukan sosialisasi.

“Komisioner KPU hanya lima orang. Justru itu kami bertanya, apakah dalam kampanye dialogis itu, apa yang dilakukan? Apa tidak menyampaikan tanggal 9 Desember itu pilkada atau bagaimana. Kampanye dialogis itu bersifat massif, masuk ke pelosok-pelosok. Atau kayanya mungkin. Kita gak tahu. Tapi kami juga tidak terjangkau Pak, katakanlah seperti di Rantau Binuang Sakti sana. Harap maklum juga lah.

Artinya tim kampanyelah yang sampai ke sana karena mereka yang mendapatkan konsituennya. Jadi persoalan subtansinya sekarang apa? Kalau soal itu, tidak kena juga kalau dipersoalkan. Tapi harusnya kawan-kawan tim kampanye mengajak memberitahu masyarakat kita,” tegas Fahrizal.

Selanjutnya, ditanya soal tudingan pemasangan APK paslon yang diduga asal jadi, Ketua KPU Rohul enggan berkomentar dan tidak ingin menanggapinya. “Soal itu saya no comment. Nanti kita berkelahi pula dengan tim. Artinya, dia konfirmasi ke KPU lah, kok malah ke Wartawan pula, kalau itu yang menjadi sasarannya. Aku tak yakin tu.

Aku no comment lah. Kalau beliau konfirmasi ke KPU, ya silahkan. Kalau hal-hal itu, karena sudah diujung kampanye, kami tidak ingin terpancing,” tutupnya. (gus)