PEKANBARU (HR)-Pimpinan Badan Anggaran DPRD Riau, Noviwaldy Jusman, mengancam tidak akan menyetujui pengesahan APBD Riau 2016. Hal itu disebabkan Pemprov Riau tidak mengusulkan anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dalam KUA-PPAS Rancangan APBD Riau tahun 206.

"Saya tidak akan mau menyetujui dan menandatangani kalau tidak ada anggaran untuk pencegahan Karhutla. Kita tidak mau lagi enam juta masyarakat Riau menderita akibat kabut asap," tegas Noviwaldy, Selasa (24/11) usai pembahasan KUA-PPAS Rancangan APBD Riau 2016 bersama Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Pemprov Riau.
Dikatakannya, pihaknya merasa kecewa karena dalam pemaparan
TAPD Pemprov Riau, sama sekali tidak ada anggaran
Dewan
untuk pencegahan Karhutla. "Saya sudah ditegur kementerian agar anggaran pencegahan itu dimasukkan. Untuk apa APBD buru-buru disahkan, sementara isinya tidak ada berpihak kepada kepentingan masyarakat," ujarnya lagi.
Menurutnya, dengan waktu yang masih tersedia saat ini, anggaran untuk pencegahan Karhutla tersebut masih bisa dimasukkan. Apalagi, hal itu tidak melanggar aturan seperti yang pernah diarahkan Kementerian Dalam Negeri.

"Anggaran pencegahan itu misalnya untuk pembuatan bloking kanal, dan masyarakat peduli api yang dianggarkan untuk mencegah terjadinya karhutla," terang Dedet.

Ditambahkannya, Pemprov mau pun DPRD Riau tidak perlu harus diwarnai ketakutan, bahwa gaji dan tunjangan mereka terancam ditunda selama enam bulan, akibat terlambatnya pembahasan APBD Riau tersebut. Apalagi, aturan terkait sanksi tersebut juga belum memiliki peraturan pemerintah.

"Tidak perlu buru-buru, yang penting tahapan dilaksanakan. Tentu justifikasinya ada. Pemprov sudah jelas terlambat memasukan. Saya kira alasan ini Mendagri dan Presiden juga dapat maklum. Apalagi,Hampir seluruh Indonesia juga belum ada (APBD-nya yang disahkan)," terang Noviwaldy.

Gedung Baru Dianggarkan Lagi

Sementara itu, meski sempat ditentang sejumlah kalangan, rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau, kembali muncul dalam pembahasan Rancangan APBD Riau murni tahun 2016. Jumlahnya mencapai Rp50 miliar.

Sebelumnya, anggaran untuk pembangunan gedung baru wakil rakyat itu juga sempat muncul pada APBD tahun 2015, sebesar Rp40 miliar. Namun belakangan anggaran itu akhirnya dikelurakan karena program itu tidak mungkin terlaksana karena waktu yang tidak memungkinkan.
 
Informasi yang beredar di DPRD Riau, anggaran sebesar Rp50 miliar itu merupakan anggaran awal untuk pembangunan gedung baru wakil rakyat tersebut. Jika anggaran sebesar itu tidak mencukupi, maka boleh ditambah lagi pada anggaran tahun selanjutnya hingga pembangunan gedung baru tersebut selesai.

"Kita sudah menganggarkan dana awal untuk pembangunan gedung baru gedung ini. Namun, saya belum tahu secara pasti, apakah gedung ini dibangun baru atau direnovasi. Saya belum melihat Rincian Kegiatan Anggaran (RKA)," ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Riau, Asri Auzar.

Politisi Demokrat ini menilai, pembangunan baru gedung untuk anggota DPRD Riau tersebut sudah layak dilakukan. Apalagi, jumlah anggota DPRD Riau juga mengalami penambahan dari 55 orang menjadi 65 orang. Begitu pula dengan jumlah fraksi yang bertambah dari empat fraksi menjadi lima fraksi.

Dijelaskannya, kurangnya ruangan yang ada saat ini bisa dilihat dengan adanya pemindahan ruangan Ketua DPRD dari lantai dua ke lantai satu. Begitu juga ruangan Sekwan dari lantai satu naik ke lantai dua di gedung sekretariat. Hal itu, menunjukkan ruangan yang ada saat ini tidak cukup lagi untuk mengakomodir kinerja Dewan maupun sekretariat.

Kendati demikian, kata Asri, penilaian layak atau tidak layak, memang diserahkan
kepada masyarakat.
"Menurut saya sudah layak dibangun. Karena ruangan sudah menyempit dan kurang. Sehingga kurang menunjang kinerja Dewan dan sekretariat Dewan," pungkas Asri.

Namun hal itu dibantah Noviwaldy Jusman. Ia menegaskan, tidak ada anggaran pembangunan gedung baru untuk wakil rakyat Riau dalam KKUA-PPAS Rancangan APBD Riau tahun 2016. "Saya lihat anggaran pembangunan gedung baru Dewan itu memang tidak ada. Kalau ada itu di halaman berapa," ujarnya balik mempertanyakan. (rud)

Seperti dirilis sebelumnya, penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru untuk DPRD Riau tersebut, sempat dilontarkan sejumlah kalangan. Mereka menilai, gedung yang ada saat ini masih mencukupi dan mampu menampung seluruh aktivitas Dewan. Apalagi, gedung yang diresmikan tahun 2003 lalu itu, dinilai masih sangat layak. Bila pun ada perubahan, beberapa kalangan menilai sebaiknya dilakukan renovasi, sehingga seluruh ruangan dalam gedung tersebut dapat dimaksimalkan fungsinya. (rud)