PEKANBARU (HR) - Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang, setiap partai politik seharusnya bisa menghindari terjadinya "politik ijon" atau perjanjian yang dilakukan sebelum pilkada antar satu pihak dengan calon terpilih. Hal ini akan akar munculnya pemimpin yang korup.

Demikian dipaparkan Guru Besar FH Universitas Gadjah Mada, Prof Deny Indrayana,  dalam acara seminar nasional, terkait politik, birokrasi dan perubahan sosial II, Selasa (17/11), di Auditorium Sutan Balia Universitas Riau (UR).

Dikatakannya, politik ijon merupakan jurang bagi para calon yang maju sebagai pemimpin. Pasalnya, dengan adanya perjanjian tersebut si pemberi bantuan akan mengharapkan imbalasan atau balasan. Apabila sudah naik menjadi pemimpin, maka si terpilih tentu akan memenuhi janji yang telah disepakati.

"Biasanya politik ijon akan terjadi antar pengusaha kepada para calon. Dengan harapan nantinya, proyek ataupun izinnya bisa dilancarkan dan tidak ada hambatan," tutur Deny.

Menurutnya, politik ijon seharusnya dihindari agar tercipta pilkada bersih dengan pemimpin yang amanah. Namun sebaliknya, jika itu terjadi maka pemerintahan di daerah tersebut tidak akan sesuai dengan yang diharapkan rakyat dan era demokrasi sekarang ini.

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber Mayjen TNI I Gede Sumertha, selaku Dekan Fisip Universitas Pertahanan kawasan IPSC. Ia menuturkan, potensi konflik dalam pelaksanaan pilkada rentan terjadi, yang disebabkan beberapa faktor diantaranya masih banyak terdapat warga yang tidak memiliki identitas, khususnya di daerah perbatasan.

"Sehingga berdampak terjadinya pengumpulan dokumen palsu oleh calon. Begitu pula adanya polemik tunggal sesuai keputusan MK, atas kegiatan kampanye oleh calon, serta terjadinya proses pelaksanaan pilkada mulai dari pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dan lemahnya keamanan dan pengawasan dari aparat keamanan," jelasnya.

Sementara itu, Nurhamin, selaku Ketua Komisi Pemilihanan Umum Provinsi Riau, mengajak masyarakat sadar akan hak pilihnya. Dengan suara yang diberikan bisa menunjukkan partisipasi politik, sehingga proses demokrasi bisa berjalan lancar. Ia juga mengajak agar perilaku pemilih dan elit tidak menunjukkan perubahan.

Hadir pula dalam acara tersebut dan Dr Hasanuddin selaku pengamat politik Universitas Riau. Acara dibuka  Rektor UR Prof Aras Mulyadi, dan dihadiri juga Dekan Fisip UR Syafri Harto.

"Diharapkan, dengan seminar ini nantinya bisa muncul pemikiran bijak terkait terselenggaranya pilkada yang aman damai, dan bersih dari korupsi. Sehingga pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar sesuai dengan kaedah demokrasi yang ada, dan sesuai dengan pilihan rakyat," pungkasnya. (nie)