PEKANBARU (HR)-Calon Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Riau, adalah kewenangan internal Partai Golkar.

Sehingga tak etis pihak-pihak di luar partai ikut pula mengomentari urusan tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR), H Nasrun Efendi, menjawab wartawan di Pekanbaru, Sabtu (14/11). "Urusan Ketua DPRD Riau itu adalah urusan  Partai Golkar sehingga tak pantas pula PPMR ikut campur.

Tak etis kalau kita masuk kelambu orang atau mengurus urusan rumah tangga orang, justru bertentangan dengan budaya Melayu," tegasnya.

Menurutnya, banyak wartawan yang minta pendapatnya tentang calon penganti Ketua DPRD Riau, namun dia mengatakan tak bisa menanggapi karena sepengetahuannya berita itu juga belum jelas. "Bagaimana saya disuruh menanggapi sesuatu yang belum jelas," katanya.

Meski begitu, katanya, yang perlu didudukkan adalah Ketua DPRD itu pimpinan atau pemimpin. "Menurut saya Ketua DPRD itu adalah pimpinan itu dan itu sudah ada aturan baku mengaturnya. Jadi tak perlu banyak kita ikut-ikutan bahasnya. Beda kalau pemimpin itu memang dipilih semua umat Riau ini. Itu memang pantas kita semua ikut membahasnya," kata mantan birokrat senior ini.

Kemudian perlu juga ditegaskan pemilihan Ketua DPRD itu bukan pemilihan ketua suku atau adat. "Karena itu jangan dikotomikan anak daerah atau tidak anak daerah. Melayu atau tidak Melayu. Tidak produktif kalau itu dikotomikan karena kita di Riau sudah jelas berbilang suku,  bangsa dan macam sebagainya,"  lanjutnya.

Dikatakan Nasrun, yang perlu ditegaskan bahwa semua anak di Riau ini adalah putra-putri terbaik Riau. "Karena Riau itu adalah negeri Melayu maka semua anak Riau wajib menerapkan adat Melayu. Jadi siapa pun dari mereka yang jadi Ketua DPRD Riau itu pasti anak terbaik Riau," katanya.

Urusan DPP
Secara terpisah, Ketua Fraksi DPRD Golkar Riau, Supriati, mengatakan, dirinya sebagai anggota DPRD Riau ingin tetap fokus bekerja di gedung rakyat dan menjalankan apa yang menjadi tugasnya di Dewan. Soal penunjukan ketua DPRD Riau, merupakan urusan DPP Golkar.

"Kita ingin fokus di Dewan saja. Masalah penunjukan dari DPP Golkar itu urusan DPP," ungkap Supriati, saat dihubungi, Minggu (15/11).

Disinggung mengenai ditunjuknya Septina sebagai Ketua DPRD, dari DPP, Supriati mengatakan, kalau memang benar adanya, sebagai kader Golkar menerima apa yang telah menjadi keputusan dari DPP.

Walaupun awalnya, nama dirinya juga masuk sebagai salah satu calon Ketua DPRD yang diajukan oleh DPD I Golkar Riau. "Kita siap menerimanya dan kita siap menjalankan apa yang telah diputuskan DPP. Siapapun ketua, kita sebagai anggota tentu harus bekerjasama. Yang jelas kita harus tetap fokus bekerja di Dewan," tegas anggota DPRD Riau dua periode ini.

Sementara itu, Plt Ketua DPD Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman, tetap mengatakan ia belum menerima surat dari DPP terkait dengan penunjukan Septina, sebagai PAW Ketua DPRD Riau, Suparman yang mengundurkan diri karena maju sebagai kepala daerah. "Silakan saja tanya ke Pak Fadel, tak perlu dikonfirmasi lagi, suratnya aja tak ada datang," ungkap Andi Rachman. (nur)