PASIR PENGARAIAN (HR)- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu menyalurkan dana Program Keluarga Harapan kepada 3.762 Rumah Tangga Sasaran Miskin.

Dijelaskan Kepala Dissosnakertrans Kabupaten Rohul, Herri Islami,  Jumat (13/11), dana tersebut sudah disalurkan ke 16 kecamatan melalui enam kantor pos, yakni Kota Lama, Pasir Pangaraian, Ujung Batu, Dalu-dalu, Kota Tengah dan Rokan.

Sesuai data pihak Dissosnakertran Rohul, Kantor Pos Kota Lama menyalurkan dana PKH kepada 554 penerima yang mencakup Kecamatan Bonaidarussalam, Pagaran Tapahdarussalam dan Kuntodarussalam. Kantor Pos Pasir Pengaraian menyalurkan kepada 1.207 RTSM yang ada di Bangun Purba, Rambah, Rambah Samo dan Rambah Hiir, Kantor Pos Dalu-dalu menyalurkan ke 1.109 RTSM yang tinggal di Tambusai-Tambusai Utara.

Kantor Pos Kota Tengah memberikan dana PKH ke 175 RTSM yang tinggal di Kepenuhan dan Kepenuhan Hulu, Kontor Pos Ujung Batu menyalurkan 471 RTSM orang, meliputi Kecamatan Ujung Batu, Tandun, Kabun dan Kantor Pos Rokan, menyalurkan ke 246 RTSM meliputi Rokan IV Koto dan Pendalian IV Koto. Total dana PKH yang disalurkan Rp3,7 miliar.

"Untuk sistem penyaluran, Dissosnakertrans memiliki alat kendali dengan catatan pengecekan secara kontiniu. Umpanya ibu hamil itu harus ada keterangan dari Puskesmas setempat, untuk anak sekolah tidak boleh tanpa alpa atau tanpa keterangan, kecuali dalam keadaan sakit," terangnya.

Menurut Herri, program ini bertujuan membantu usia sekolah, dari keluarga miskin agar bisa mengikuti program wajib belajar, mengurangi angka gizi buruk dan angka kematian bayi, agar ibu hamil memeriksakan kehamilannya, sehingga kelahiran anak benar-benar bisa terjaga tanpa cacat dan mengurangi angka kemiskinan.

Sasaran dari program PKH ini ibu dari keluarga kurang mampu yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu ibu yang memiliki bayi sampai usia enam tahun dan anak usia sekolah 18 tahun.

"Harapan saya dapat beban mengeluarkan keluarga miskin, terjadi perubahan pola pikir tentang kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan dan terputus rantai kemiskinan keluarga," paparnya.

Herri menambahkan, semua masyarakat yang mengusulkan harus lolos verifikasi. Namun karena keterbatasan anggota, sehingga ada namanya yang tidak sesuai. Sebab beda satu huruf saja namanya tidak bisa menerima.

"Setiap desa didata siapa yang miskin oleh pendamping dan disurvei langsung ke rumah. Nanti akan kita validkan sesuai nama dan alamat yang tepa. Untuk itu, petugas penyuluh harus dapat akurat," pungkas Herri.(gus)