Kartu Sakti Jokowi Tuai Polemik

Target 108.000 Baru Dicetak 18.000

Target 108.000 Baru Dicetak 18.000

DURI (HR)- Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, merupakan kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan.

Kini, sebelum ibagikan, kartu sakti ini menuai polemik diantara Kepala Desa dan Lurah, di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Menurut Kanit Manajemen Kepesertaan dan UPMP4 BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Suyatni, Selasa (10/11), mengatakan hanya desa induk yang mendapatkan KIS. Lebih lagi, data yang digunakan pendataan tahun 2011 lalu. Jumlah KIS yang akan dibagikan untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis sekitar 108.000 kartu yang dibiayai oleh APBN.

"Tahap awal yang sudah dicetak ada 18.000 kartu. Sisanya menyusul pencetakkan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta. Kita (BPJS Kesehatan, red) tidak melakukan pendataan. KIS sendiri pengganti Jamkesmas," ujarnya saat menyerahkan KIS secara simbolis kepada Plt Camat Mandau, Sapon.

Banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan KIS di Mandau, lanjutnya, BPJS Kesehatan memberikan solusi kepada masyarakat yang tak mendapatkan, untuk melaporkan hal itu ke Dinas Sosial, untuk menjadi peserta penerima bantuan ini.

"Fungsi KIS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sistim rujukan. Peserta KIS berobat awal di Puskesmas. Kalau ada tindakan yang tidak bisa dilakukan di Puskesmas, akan dirujuk ke rumah sakit yang ada spesialnya. Peserta KIS mendapatkan pelayanan kesehatan kelas 3," jelasnya.

Menyikapi penyerahan kartu tersebut, Plt Camat Mandau, Sapon, mengatakan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara pembagian KIS. Ia pun merasa kecewa karena KIS baru dibagikan di Kecamatan Mandau, terlebih tidak semua masyarakat Mandau mendapatkan KIS.

"Agar tidak terjadi masalah dibelakang hari, saat menyerahkan KIS di desa dan kelurahan, kita meminta BPJS Kesehatan mendapampingi Kepala Desa dan Lurah. Sehingga, jika ada pertanyaan masyarakat, kenapa saya tidak dapat. BPJS Kesehatan bisa langsung menjawabnya.

Karena tanpa KIS, masyarakat Kabupaten Bengkalis pun sudah bisa berobat gratis, melalui Program Pemerintah Kabupaten Bengkalis," tutup Sapon. (gor/ivi)