JAKARTA (HR)-Presiden Jokowi meminta para bupati dan walikota se-Sumatera, berupaya menekan inflasi di daerahnya masing-masing. Dengan inflasi yang rendah, diharapkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah bisa terus berkembang, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal itu disampaikannya usai rapat kerja bersama para bupati se-Sumatera di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1).

Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi di tiap daerah.
"Tadi saya bicara soal pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Itu yang pertama. Itu poin penting sekali karena daerah apa pun namanya, pertumbuhan nasional ditopang dan berangkatnya dari pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Presiden.

Ditambahkannya, pencapaian target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 persen hingga 6 persen, tidak akan ada artinya jika tidak bisa menekan inflasi. Karena itu, pihaknya merasa perlu menekankan kepada para bupati untuk menekan lajunya inflasi di daerahnya masing-masing.

"Tadi saya juga sampaikan trik-trik praktis untuk menekan inflasi di daerah lewat tim pengendalian inflasi daerah. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Siapa yang didatangi, dengan cara apa inflasi bisa ditekan. Itu tadi secara singkat saya sampaikan," kata Jokowi.

Terkait dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen, Jokowi mengatakan hal itu realistis. Bahkan, lanjut Jokowi, di negara lain mengurangi target pencapaian, sedangkan Indonesia menaikkan.

"Kan tetap 5,8 persen. Optimisnya sama pesimisnya. Kita itu realistis lah, tetapi negara lain mengurangi, kita kan menambah. Sekarang kan 5,1 persen, kalau nanti bisa 5,6 persen atau 5,8 persen, saya kira prestasi. Karena dari yang lain semuanya mengurangi. Lihat coba, semuanya mengurangi, Tiongkok, India semuanya mengurangi," jelas Jokowi.

Terkait rapat kerja itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut kegiatan Musrebangnas RPJMN 2015-2019, yang digelar 18 Desember 2014 lalu.

Dikatakan, rapat ini akan membahas agenda prioritas pemerintahan dan pembangunan untuk 6 hal. Yakni kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi dan kendala dalam perizinan. "Begitu juga pada sektor pelayanan, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan ego sektoral," terangnya.

Pada Kamis kemarin, pertemuan diikuti para bupati dan walikota dari Sumatera. Sedangkan untuk pertemuan hari ini (Jumat, 23/1) juga akan diikuti bupati dari Bangka Belitung, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara.

Pelaksanaan Rakor direncanakan dalam lima tahap. Pelaksanaan rakor 1–4 akan diikuti oleh seluruh bupati sedangkan tahap lima akan dikhususkan untuk walikota seluruh Indonesia. Tetapi untuk pelaksanaan rakor tahap 3–5 belum diketahui kapan akan diselenggarakan. (dtc, sis)