PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi Riau, melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D), belum menerima surat resmi dari Kementerian Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, terkait dengan tidak adanya pengangkatan tenaga Honorer K2 pada tahun 2016.
Bagi Pemprov Riau sendiri, tetap akan memperjuangkan tenaga honorer K2, dan pernyataan dari Kemenpan RB itu perlu dikaji terlebih dahulu, apakah memang benar-benar tidak ada pengangkatan PNS bagi honorer K2.

"Secara tertulis belum ada kita terima, tapi informasinya bukan tidak ada pengangkatan, tapi perlu dikaji ulang terhadap pengangkatan K2. Kita tinggu dulu surat dan petunjuk dari Kemenpan RB," ujar Kepala BKP2D Provinsi Riau, Asrizal.
Pemprov
Dijelaskan Asrizal, untuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sendiri. Tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS dari sisa tahun 2013 dan 2014, sebanyak 143 orang. Sedangkan untuk Kabupaten Kota berada pada Pemkab masing-masing."Kalau daerah datanay saya tidak tau pasti, yang jelas sisa K2 di Provinsi 143 orang," ungkapnya.
Disinggung mengenai tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus sebagai PNS, sebanyak 100 orang yang sampai saat ini belum juga menerima SK PNS. Asrizal mengatakan masih dalam prosa, dan pihaknya menyatakan bahwa 100 tenag honorer tersebut tetap akan menjadi PNS.

"Kalau yang 100 honorer K2 itu sudah masuk di BKN hanya tinggal menunggu proses SPTJM. Saat ini surat itu akan dibuat secara berlapis," katanya.
Secara lisan Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, telah menyetujui SPTJM terhadap honorer K2 yang telah lulus PNS. Namun dikarenakan pengangkatan mereka tidak pada saat dirinya memimpin untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban berlapis, agar nantinya pada saat ada kesalahan tidak langsung kepada dirinya.

"Kita sudah koordinasikan dengan BKN dan Kemenpan RB, mereka setuju dengan apa yang kita minta. Jadi dalam minggu ini akan kita siapkan," ungkapnya.
Kemanpan RB Bantah
Sementara itu, Humas Menpan-RB, Herman Suryatman, saat dihubungi, Rabu (4/11) kemarin, menjelaskan, Kemenpan RB tidak ada rencana pembatalan pengangkatan pegawai honorer K2 menjadi PNS.

"Pak Menteri tidak ada membatalkan, hanya saat ini dukungan anggaran dari Negara belum tersedia. Dan ini juga perlu dibicarakn dengan DPR untuk penganggarannya," ungkap Herman.
Dijelaskan Herman, pada intinya Menpa RB mendorong dan berusaha agar seluruh tenaga honorer K2 diangkat menjadi PNS. Namun dikarenakan tidak ada anggaran yang masuk di APBN 2016 Kemenpan tidak bisa mengangkat PNS K2, walaupun Menpan telah memasukkan anggaran tersebut di APBN.

"Otoritas penganggaran itu bukan ada di kita, tapi otoritasnya ada di DPR. Yah kita akan berjuang terus agar anggarannya bisa dimasukkan, karena keuangan negara tidak begitu maksimal. Kita akan coba di Perubahan nanti," tegasnya.
Kemenpan RB tetap berkomitmen akan mengangkat ratusan ribu honorer K2 yang ada di Inonesia secara bertahap menjadi PNS. Dan akan diupayakan pada APBN Perubahan 2016 tetap dimasukkan anggarannya.(nur)